KKP Perkuat Pembinaan KUB Nelayan

Rabu, 7 Mei 2014 17:22 WIB

Sejumlah nelayan Sulteng bersama Dirjen Perikanan Tangkap Gelwin Jusuf (kedua kanan) usai meninjau KUB Mina Batam Madani di Batam, Rabu (7/5) (AntaraSulteng.com/Rolex Malaha)

Usaha Kementerian KP untuk mendekatkan nelayan kepada bank hasilnya tidak optimal karena bank selalu menuntut agunan padahal nelayan tidak punya aset."

Batam (antarasulteng.com) - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gelwin Jusuf mengatakan pihaknya akan terus memperkuat pembinaan terhadap kelompok usaha bersama (KUB) nelayan agar bisa mandiri dalam mengembangkan usaha tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

"Bantuan pemerintah hanya stimulan untuk mempercepat kemandirian, tetapi KUB jangan bergantung pada stimulan tersebut. Beberapa KUB sudah membuktikan hal ini. Mereka mandiri tanpa bantuan pemerintah," katanya kepada pers usai memberi pengarahan padaTemu Nasional Forum KUB Nelayan dan Temu Nasional Penguatan Data Base Nelayan di Hotel BCC Batam, Rabu.

Menurut Gelwin, di Kota Batam, terdapat Forum KUB bernama Mina Batam Madani yang berhasil menjadi KUB Mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

"Dengan pengelolaan KUB yang baik, ternyata KUB Mina Batam Madani bisa mengakumulasi dana dari anggotanya sendiri untuk dikelola secara bersama-sama guna mengembangkan kesejahteraan nelayan anggota KUB.

Forum KUB Mina Batam Madani saat didirikan pada Juni 2013 baru memiliki anggota sekitar 230 KUB, namun sekarang sudah memiliki anggota 402 KUB. Hasil usaha mereka dalam kurun waktu kurang dari satu tahun ini berupa usaha simpan pinjam dan `gerai alat-alat penangkapan ikan` kini telah menghasilkan tabungan anggota bernilai hampir Rp5 miliar.

"Setiap KUB rata-rata memiliki tabungan Rp10 juta. Ini kan luar biasa. Bila KUB dibina dengan baik maka mereka bisa mandiri," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa salah satu kendala pengembangan usaha nelayan adalah keterbatasan modal.

Usaha Kementerian KP untuk mendekatkan nelayan kepada bank hasilnya tidak optimal karena bank selalu menuntut agunan padahal nelayan tidak punya aset.

"Saya itu sering kesal dengan direksi bank-bank nasional. Kalau kami bertemu mereka, mereka akan bilang; wah kita punya uang banya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) silakan ambil, tapi pasa sampai di bawah, ngak bisa diambil," ujarnya.

Karena itu, langkah penting yang akan diambil KKP adalah melakukan pembinaan yang intensif serta memperkuat database dan legalisasi keberadaan KUB agar lebih mudah berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk mengakses modal.

KKP juga akan tetap melanjutkan program-program stimulus seperti penyaluran dana bantuan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dan pemberian kapal-kapal penangkap ikan dan peralatan tangkap.

Hingga saat ini, KKP sudah menyalurkan PUMP kepada 7.500-an KUB senilai Rp75 juta sampai Rp100 juta/KUB serta menyerahkan kapal penangkap ikan berbobot 30 GT berikut peralatannya sebanyak 970 unit sejak 2010 sampai 2014.

KKP juga membantu nelayan miskin untuk memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah-tanah mereka secara gratis dengan bekerja sama Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga nelayan yang sangat marjinal bisa memanfaatkan asset berupa SHM itu untuk meminjam uang di bank.

"Realisasinya menggembirakan. Sekarang ini Bank BNI sudah menyalurkan pinjaman senilai Rp20 miliar kepada para nelayan di seluruh Indonesia dengan menggunakan SHM tersebut sebagai agunan," katanya.

Temu Nasional Forum KUB Nelayan dan Temu Nasional Penguatan Data Base Nelayan yang diikuti 190 peserta dari 32 provinsi itu juga meninjau kegiatan Forum KUB Mina Batam Madani yang sukses mengembangkan usaha secara mandiri walau usianya belum cukup setahun. (R007)