Pedagang Ungguli Bulog Beli Beras Petani

Sabtu, 15 November 2014 09:21 WIB

Beberapa petugas melintas di antara tumpukan beras di gudang Bulog Tondo, di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (18/1). Meskipun masih berada di bawah target 4 jutan ton, namun pengadaan beras nasional Bulog tahun 2012 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 3,65 juta ton dan tahun ini, Bulog me

Palu, (antarasulteng.com) - Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga gabah dan beras di tingkat petani dengan mempercayakan Bulog sebagai penyangga produksi petani di daerah-daerah, termasuk di Sulawesi Tengah.

Sejak dahulu, Bulog atau sebelumnya (Dolog) di setiap provinsi di Tanah Air sudah membeli gabah dan beras produksi petani.

Hingga kini pemerintah masih menaruh kepercayaan penuh kepada Perum Bulog untuk menyediakan beras dalam jumlah memadai guna mengamankan stok nasional.

Beberapa tahun silam, Bulog membeli beras untuk memenuhi kebutuhan para pegawai negari sipil (PNS) di masing-masing daerah.

Setelah jatah beras PNS diganti dengan uang, maka dalam beberapa tahun terakhir, Bulog hanya menyalurkan beras atau dikenal raskin kepada kalangan masyarakat miskin.

Juga hasil pengadaan beras sebagian dialokasikan untuk bencana alam dan mendukung kegiatan operasi pasar (OP) ketika terjadi gejolak harga di pasaran.

Bulog Sulteng dalam dua tahun berturut-turut (2012-2013) menyerap produksi petani melebihi target yang diharapkan. Misalkan pada 2012 hasil pengadaan beras mencapai 30.000 ton dan 2013 meningkat menjadi 40.000 ton.

Dalam dua tahun itu, Bulog Sulteng terbilang sangat berhasil dalam kegiatan pengadaan beras untuk memenuhi kebutuhan stok nasional di provinsi yang kini dihuni 2,6 juta jiwa itu.

Bahkan atas keberhasilan tersebut, Menteri BUMN memberikan penghargaan kepada Bulog Sulteng atas pencapaian pengadaan yang melampaui target.

Namun sayang pada 2014 ini, Bulog Sulteng tidak mampu mempertahankan kesuksesan yang telah diraih dalam dua tahun berturut-turut itu.

Sejak Januari hingga memasuki pekan kedua November 2014, kegiatan pengadaan beras di Sulteng masih berjalan seret, meski telah berusaha keras dengan turun langsung ke sentra-sentra produksi membeli beras petani.

Bulog melalui satgas dan unit-unit penggilingan padi dan beras (UPGB) di sejumlah kabupaten di Sulteng ikut pula turun ke petani melakukan pembelian, tetapi tidak juga mampu bersaing dengan para pedagang yang datang dari luar daerah seperti Manado dan Gorontalo.

Hampir semua kantong produksi beras di provinsi yang terletak di jantung Pulau Sulawesi ini dimasuki para pedagang luar untuk membeli beras produksi petani.

Para pedagang tidak tanggung-tanggung mematok harga jauh melebihi harga pembelian Bulog yang mengacu pada standar harga pembelian pemerintah (HPP).

Pedagang dari Manado dan Gorontalo membeli beras petani dengan harga yang cukup fantastis mencapai Rp7.300/kg, jauh lebih tinggi dibandingkan HPP beras yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.600/kg.

Dengan selisih harga yang cukup mencolok tersebut, membuat Bulog tidak bisa berbuat banyak untuk bersaing dengan para pedagang luar membeli beras petani.

Petani dan pengusaha penggilingan padi yang ada di setiap kabupaten dan kota di Sulteng langsung menjual beras kepada pedagang luar.

Akibatnya, Bulog sangat kesulitan untuk bisa menyerap beras petani karena standar harga pembelian pemerintah jauh lebih rendah dari pada pedagang.

Memang, kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Mar`uf dengan kondisi harga beras di tingkat petani yang sekarang mencapai Rp7.300/kg akan sangat menguntungkan petani.

Petani di Sulteng bisa memilih menjual beras kepada siapa saja sesuai dengan perkembangan harga pembelian. "Yang pasti petani akan menjual beras kepada pedagang karena harganya cukup tinggi," kata Mar`uf.

Menurut dia, dengan harga seperti itu, petani akan meningkat pendapatannya.

Kalau pendapatan petani meningkat, maka mereka juga akan semakin bergairah menanam padi. "Jika semua petani meningkatkan luas areal persawahan dan produktivitas gabah, maka semakin menjaga ketahanan pangan, khususnya beras di daerah ini," katanya.

Hanya saja, jika realisasi pengadaan beras lokal yang dilakukan Bulog Sulteng minim, maka tidak ada cara lain mendatangkan beras dari luar.

"Itu sudah merupakan langkah yang harus dilakukan Bulog agar bisa menutupi dan mencukupi kebutuhan penyaluran di daerah ini," ucapnya.

Dia mengaku dengan kondisi harga beras di tingkat petani dan penggilingan seperti sekarang, Bulog Sulteng tidak mungkin bisa bersaing lagi.

"Ya kita harus mengakui keunggulan dari pedagang yang bisa menaikkan harga pembelian sesuai dengan perkembangan pasar," katanya.

Berbeda dengan Bulog. Bulog tidak bisa seperti pedagang sewaktu-waktu bisa menaikkan atau menurunkan harga. Bulog membeli harus berdasarkan HPP yang telah ditetapkan pemerintah.

Bulog hanya menjalankan kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk membeli beras petani sesuai standar harga pemerintah dan sebagai penyalur beras untuk kalangan warga miskin di masing-masing daerah.

18 ribu ton

Mar`uf mengatakan Bulog Sulteng sampai sekarang baru menyerap sekitar 18 ribu ton beras produksi petani di sejumlah kabupaten dan kota.

"Realisasi pengadaan beras di Sulteng selama Januari sampai pertengahan November 2014 baru sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan Bulog," katanya.

Pada musim panen 2014 ini, Bulog Sulteng ditargetkan membeli sebanyak 47 ribu ton beras petani guna memenuhi kebutuhan penyaluran di daerah itu.

Minimnya pengadaan selain karena banyak pedagang luar datang membeli beras petani di Sulteng dengan harga yang cukup tinggi, juga produksi petani pada musim tanam kedua menurun.

Penurunan produksi petani selain karena dampak kemarau berkepanjangan yang melanda seluruh wilayah Sulteng, juga adanya serangan hama di beberapa sentra produksi.

Namun faktor yang paling mempengaruhi kegiatan pengadaan beras oleh Bulog di Sulteng adalah harga beras di tingkat petani yang jauh lebih tinggi dari HPP.

Dalam menyiasati kecilnya realisasi pengadaan beras di Sulteng, maka salah satu solusi yang tepat adalah mendatangkan beras dari luar daerah.

Kalau dua tahun lalu, Bulog Sulteng sempat mengirim beras ke sejumlah daerah, termasuk Gorontalo dan Manado karena mengalami kekurangan beras, tetapi pada 2014 ini, Sulteng mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima pasokan beras dari provinsi lain.

Kebijakan Bulog pusat bagi daerah-daerah yang kecil pengadaan dan kekurangan stok beras yaitu mendapat topangan dari Bulog lain yang mengalami surplus stok di gudang.

Khusus Sulteng, kata Mar`uf pada November 2014 ini mendapat pasokan beras dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 6.000 ton.

Beras sebanyak itu dipasok ke Sulteng dalam dua tahap. Tahap pertama sudah masuk 4.000 ton. Dan tahap kedua masuk lagi 2.000 ton yang sekarang ini masih dibongkar di Pelabuhan Pantoloan, sekitar 23km bagian utara Kota Palu.

Meski pengadaan beras di Sulteng minim baru sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan, tetapi bukan berarti ketahanan pangan masyarakat Sulteng terancam.

"Soal ketahanan pangan Sulteng tidak perlu dikhawatirkan. Secara keseluruhan stok pangan, khususnya beras di Sulteng cukup aman, bahkan dipastikan surplus," kata dia.

Hanya saja tingkat penyerapan beras oleh Bulog yang sangat minim karena tingginya harga pembelian pedagang.

Meski Bulog sulit bersaing dengan pedagang membeli beras petani karena tingginya harga di tingkat petani dan penggilingan, namun Bulog melalui mitra kerja kelompok tani dan swasta di setiap kabupaten dan kota selama berlangsungnya panen raya November-Desember 2014 ini tetap akan gencar melakukan pembelian.

Pantauan di pasar-pasar tradisional dan moderen di Palu, stok beras di tingkat pengecer cukup banyak dan harganya pun relatif masih stabil.

Harga beras di pasaran hingga kini tidak terpengaruh dengan rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Para pedagang beras enggan menaikkan harga sepihak karena BBM belum naik.

"Kami tentu akan menyesuaikan harga, jika harga BBM sudah naik," kata Ny Nunung, seorang pedagang sembako di kawasan Pasar Masomba Palu.

Selama pemerintah belum menaikkan harga BBM dan tidak ada kenaikan harga di tingkat petani dan distributor, maka pengecer tidak berani pula menaikkan harga.

Kecuali, jika harga BBM sudah naik, otomatis petani, distributor dan pengecer dipastikan menyesuaikan harga karena biaya transportasi akan ikut naik. (skd)