Jakarta (ANTARA News) - Ahli sosiologi, Imam Prasodjo, memprediksi
partai oposisi bisa masuk di jajaran Kabinet Kerja pemerintahan Presiden
Joko Widodo-Jusuf Kalla jika sebentar lagi ada reshufle atau pergantian
pejabat kabinet.
"Perkembangan setelah meredanya polemik KPK-Polri masih banyak
meninggalkan pertanyaan besar, terutama antara koalisi dan oposisi,"
kata Prasodjo, di Jakarta, Sabtu.
Ia menjelaskan tidak semua publik tahu mengenai arah
keputusan-keputusan yang telah dibuat pejabat pemerintah dan elit
politik lainnya.
"Masyarakat khan banyak yang tidak tahu, apalagi katanya di
DPR, antar Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih lebih
terlihat akur ketika menghadapi isu BG," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Bambang
Soesatyo, mengatakan partainya sebagai oposisi, tetap tidak akan mau
masuk dengan jajaran Kabinet Kerja.
"Tidak, kami tidak akan meninggalkan koalisi kami dan menyebrang ke
koalisi satunya, posisi Golkar akan tetap sama, itu hanya prediksi
saja," katanya.
Bambang menjelaskan, memang benar ada isu tawaran tersebut, namun, ia tetap menegaskan untuk tidak menempati jajaran KIB. (skd)
Berita Terkait
PLN catat penjualan listrik di 2023 tumbuh 5,32 persen
Senin, 15 Januari 2024 9:22 Wib
PLN gandeng ATR/BPN amankan aset lahan untuk infrastruktur kelistrikan
Jumat, 17 Maret 2023 11:53 Wib
PLN terus tingkatkan K3 dalam operasional layanan kelistrikan
Jumat, 10 Maret 2023 13:46 Wib
PLN siapkan strategi amankan pasokan batu bara jangka panjang
Rabu, 12 Januari 2022 21:42 Wib
PLN gelontorkan Rp87,7 triliun untuk proyek kelistrikan sepanjang 2021
Sabtu, 1 Januari 2022 14:56 Wib
Darmawan Prasodjo jadi tumpuan PLN dalam mengembangkan proyek energi
Kamis, 30 Desember 2021 20:16 Wib
Sosiolog: kaum marginal harus diperhatikan apabila terapkan pembatasan sosial
Selasa, 31 Maret 2020 15:23 Wib