JAKARTA (ANTARA) - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan memaparkan kebijakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan pemerintah agar bisa memenuhi target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,7 persen pada 2021.
“Pertama kita mencoba untuk melakukan optimalisasi SBN Rupiah dengan tenor menengah panjang untuk mitigasi risiko refinancing. Nah kira-kira proporsi SBN domestik tahun ini sekitar 80-85 persen ” katanya dalam diskusi media daring di Jakarta, Rabu.
Kemudian kebijakan penerbitan kedua, yakni SBN valas dijadikan pelengkap untuk menghindari dan mengurangi risiko crowding out of effect namun dengan tetap memperhatikan cost of fund.
Deni mengungkapkan proporsi SBN global tahun ini berada pada angka 12 persen sampai 15 persen. Selain itu, SBN ritel turut menjadi sasaran pemerintah baik konvensional maupun syariah.
“Kita juga melihat potensi dari SBN ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, jadi proporsi untuk SBN ritel antara 4-6 persen,” ungkapnya.
SBN ritel pada 2020, lanjut dia, berhasil mengumpulkan Rp76 triliun dan pada 2021 ini diharapkan bisa mendapatkan sekitar Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.
Sedangkan kebijakan penerbitan SBN keempat, melalui private placement secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara.
Sebagai langkah terakhir adalah melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pemenuhan target penerbitan SBN.
“Pada 2021 ini masih berlaku SKB pertama di mana Bank Indonesia berperan sebagai stand by buyer di pasar perdana SBN dalam rangka menjaga stabilitas pasar SBN,” ujarnya.
Pemerintah bersama DPR telah menetapkan bahwa defisit APBN 2021 sebesar 5,7 persen sehingga membutuhkan pembiayaan sebesar Rp1.006 triliun, tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.039 triliun. Secara umum pembiayaan akan dilakukan melalui dua sumber utama yakni penerbitan SBN dan melalui pinjaman.
