Surabaya (ANTARA) - Gedung DPRD Kota Surabaya menerapkan kebijakan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen untuk semua lintas kerja selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Minggu, mengatakan, baik anggota DPRD Surabaya serta staf dan karyawan Sekretariat DPRD Surabaya akan bekerja dari rumah mulai Senin (5/7) sampai PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli mendatang.
"Langkah tersebut diambil lantaran kasus penyebaran COVID-19 di Surabaya naik cukup signifikan, sementara ketersediaan tempat tidur di rumah sakit serta tenaga kesehatan (nakes) sudah melebihi kapasitas," katanya.
Menurut dia, dengan kondisi semacam itu, DPRD Surabaya sepakat mendukung kebijakan PPKM Darurat dengan menerapkan sistem kerja WFH secara penuh. Tidak lagi hitung-hitungan persentase, kata dia, namun semua elemen berkerja secara WFH.
''Paling nanti ada petugas keamanan berjaga tiga atau empat orang, harapannya bisa mencegah penularan COVID-19 sehingga PKKM Darurat tidak berlanjut seperti sebelum-sebelumnya yang berjilid-jilid,'' kata dia.
Bagi masyarakat yang hendak bertamu dan membutuhkan layanan, kata dia, bisa dilakukan melalui daring langsung ke anggota dewan. Sebab, kata dia, rapat-rapat nantinya baik rapat komisi, rapat fraksi dan rapat paripurna akan dilakukan via daring.
Selain menerapkan sistem WFH, lanjut dia, DPRD Surabaya juga sepakat meniadakan kunjungan kerja (kunker) dan tidak menerima tamu kunjungan kerja selama PPPKM Darurat. ''Ini perlu dipahami bersama, sebab pergerakan manusia sangat rentan mempercepat penularan,'' katanya.
Ia berharap, perkantoran lain juga mematuhi sistem WFH 100 persen sebagaimana diatur dalam instruksi Mendagri dan SE Wali Kota Surabaya kecuali sektor yang terkait langsung dengan pelayanan publik bisa WFH 25 persen.
''Semoga berjalannya PPKM darurat secara optimal bisa benar-benar menurunkan lonjakan kasus COVID-19 yang makin merajalela hingga RS penuh, beberapa IGD RS tutup, nakes harus kita lindungi agar tidak kewalahan atau berguguran,'' katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, semua kalangan memiliki peran penting terhadap keberhasilan PPKM darurat ini.
''Dukungan semua lapisan masyarakat sangat penting. Mari bersama menjaga Kota Surabaya yang kita cintai bersama ini,'' katanya.
Berita Terkait
PAD naik 170 persen dalam tiga tahun; DPRD Morut apresiasi pemerintahan Delis-Djira
Selasa, 23 April 2024 19:06 Wib
DPRD Lombok Tengah dukung peningkatan produksi UMKM
Jumat, 19 April 2024 10:08 Wib
Tiga jam lebih Bupati dan Wabup Morut bersilaturahmi di kediaman Ketua DPRD
Kamis, 11 April 2024 0:57 Wib
DPRD Sigi sebut pentingnya dasar hukum program Sigi Religi dan Masagena
Minggu, 31 Maret 2024 12:42 Wib
DPRD dan Pemkab Sigi tetapkan perda layanan kesehatan dan pendidikan
Jumat, 29 Maret 2024 12:56 Wib
Pansus II DPRD Palu usulkan ubah nama Kelurahan Vatutela
Kamis, 28 Maret 2024 11:53 Wib
DPRD Palu bahas LPJ Wali Kota Palu Tahun 2023
Rabu, 27 Maret 2024 9:15 Wib
DPRD Palu minta polisi serius tangani begal dan genk motor
Jumat, 22 Maret 2024 9:06 Wib