Erdogan: Taliban harus akhiri pendudukan di Afghanistan

id Presiden Turki RecepTayyipErdogan,taliban,afghanistan

Erdogan: Taliban harus akhiri pendudukan di Afghanistan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (ANTARA/REUTERS/HO-Presidential Press Office/aa.)

Istanbul (ANTARA) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Taliban harus "mengakhiri pendudukan di tanah saudara mereka" dan menganggap remeh peringatan dari kelompok militan itu tentang konsekuensi jika pasukan Turki tetap berada di Afghanistan untuk menjalankan bandara Kabul.

Taliban memerintah Afghanistan dengan tangan besi dari tahun 1996 hingga 2001 dan telah berjuang selama 20 tahun untuk menggulingkan pemerintah yang didukung Barat di Kabul dengan menerapkan kembali pemerintahan Islam. Mereka membuat dorongan baru sekarang untuk merebut wilayah ketika pasukan asing menarik diri dari Afghanistan.

“(Taliban) harus mengakhiri pendudukan tanah saudara-saudara mereka dan menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian berlaku di Afghanistan segera,” kata Erdogan kepada wartawan sebelum berangkat untuk perjalanan ke Siprus utara, Senin.

Dia mengatakan pendekatan Taliban bukanlah cara umat Islam harus berurusan satu sama lain.

Ankara, yang telah menawarkan untuk menjalankan dan menjaga bandara Kabul di ibu kota setelah NATO menarik diri, telah melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai dukungan keuangan, politik, dan logistik untuk penempatan tersebut.

Pekan lalu Taliban memperingatkan Turki atas rencana untuk menahan beberapa pasukan di Afghanistan untuk menjalankan bandara, menyebut strategi itu tercela, dan memperingatkan konsekuensinya.

"Dalam pernyataan yang dibuat oleh Taliban tidak ada ungkapan 'Kami tidak menginginkan Turki'," kata Erdogan ketika ditanya tentang komentar tersebut.

Secara terpisah, Erdogan mengatakan bahwa dia berharap untuk mengangkat pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini tentang masalah pengakuan internasional untuk Kosovo dan akan mengusulkan kerja bersama mengenai masalah tersebut untuk meningkatkan jumlah negara yang mengakuinya.


Sumber: Reuters