Palu, (antarasulteng.com) - Sebanyak 22 kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah yang berawal dari pembangunan kawasan transmigrasi yang diisi oleh warga dari luar pulau Sulawesi.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah Abd Razak di Palu, Selasa, menyebutkan kontribusi trnasmigran dalam pembangunan daerah di Sulteng sangat besar, khususnya pembangunan daerah baru yang kini berkembang cukup pesat.
"Sulteng memiliki 249 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), 220 UPT di antaranya telah diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) setempat dan sisanya masih dalam pengawasan Disnakertrans Sulteng," ungkapnya.
Selain itu, kata dia, 177 UPT telah menjadi desa definitif yang sebagian besar berada di Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong.
Sulteng juga memiliki 31 kawasan transmigrasi dan lima kota terpadu mandiri.
Besarnya peran transmigran di Sulteng, kata dia, seharusnya bisa menjadi primadona daerah.
"Salah satu dari sembilan program Nawacita Jokowi yakni membangun dari pinggiran, itu yang paling sesuai dengan transmigrasi. Karena penempatan mereka di daerah pinggiran yang belum termanfaatkan dengan baik," ujarnya
Menurut Razak, sebagian kabupaten di Sulteng masih menjadikan transmigrasi sebagai program unggulan karena sebagian kabupaten masih memiliki lahan terbuka yang belum diolah secara maksimal.
Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang Undang No 9 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi saat ini bukan lagi semata-mata penempatan atau pemukinan transmigran baru (PTB) tetapi berupa kawasan transmigrasi baru (KTB).
"Saat ini perencanaanya dinamakan Perencanaan Kawasan Transmigrasi (PKT), kalau dulu konsentrasinya pada PTB. Untuk PKT terdapat tiga macam bagian yakni desa penempatan, desa pugar dan PTB," ungkapnya.
Untuk kawasan transmigrasi baru, pihaknya telah menyiapkan dua daerah yakni Lalundu di Kabupaten Donggala dan Bangkurung di Kabupaten Banggai Laut.
Sementara itu, tahun 2016 pihaknya menargetkan sebanyak 400 KK transmigran masuk ke Sulteng dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun rencana penempatan transmigrasi sebanyak 400 KK terbagi dalam 300 KK program baru dan 100 KK merupakan luncuran dari tahun 2015 yang belum terealisasi.
