KKP Asuransikan 18.900 Nelayan Sulteng

Sabtu, 30 April 2016 21:33 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (antaranews)

Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Jakarta untuk merealisasikan program asuransi ini

Palu, (antarasulteng.com) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun ini akan menyertakan sebanyak 18.900 nelayan di Sulawesi Tengah dalam program asuransi kecelakaan kerja.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Jakarta untuk merealisasikan program asuransi ini," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas KP Sulteng Yohanis Riga yang dihubungi di Palu, Sabtu.

Menurut dia, perogram asuransi kecelakaan kerja yang dibiayai dana APBN KKP 2016 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga nelayan bila mengalami kecelakaan saat menangkap ikan di laut.

Asuransi itu, kata Yori, panggilan akrab Yohanis Riga, akan diberikan kepada nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan 10 GT ke bawah dan telah memiliki kartu nelayan.

Setiap nelayan, kata Yori, mendapat alokasi dana asuransi kecelakaan kerja sebesar Rp250 ribu per tahun yang dikirim langsung dari pusat ke Dinas KP di tiap kabupaten/kota.

Untuk mengelola kegiatan itu, akan dibentuk tim terpadu di tingkat Dinas KP kabupaten/kota serta tim monitoring sehingga kegiatan ini bisa berjalan sesuai harapan.

Nelayan calon penerima akan diusulkan oleh Dinas KP tingkat kabupaten/kota ke KKP pusat, selanjutkan akan menentukan nelayan yang akan disertakan dalam program kesejahteraan sosial ini.

Mengenai perusahaan asuransi yang akan dipakai dalam program ini, Yori mengatakan bahwa sesuai dengan petunjuk dari pusat, tim terpadu di tingkat kabupaten/kota bisa memilih perusahaan mana yang paling menguntungkan bagi nelayan, khususnya terkait dengan pelayanan pembayaran iuran maupun klaim jaminan sosial bila terjadi kecelakaan kerja.

"Kalau di semua kabupaten/kota sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, bisa saja program jaminan sosial kecelakaan kerja bagi nelayan ini dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, kalau ada perusahaan lain yang lebih menguntungkan nelayan, tim terpadu bisa saja memilih perusahaan tersebut," ujarnya.