Warga Desak Polda Serius Tangani Kasus Balaesang

Selasa, 28 Agustus 2012 13:31 WIB

Dua Alat berat milik perusahaan rusak akibat dibakar massa di Balaesang Tanjung, Donggala, yang menolak rencana pertambangan di daerah itu. (Istimewa/Patar)

Palu - Dua ratusan pengunjuk rasa di Palu, Selasa, mendesak Polda Sulawesi Tengah, untuk serius menangani kasus Balaesang di Kabupaten Donggala yang menewaskan satu warga sipil.

Massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Kaili itu melakukan aksi di depan Mapolda Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi.

Koordinator aksi Muhammad Ilyas mengatakan, Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana telah berjanji untuk bertindak tegas kepada anggotanya yang terbukti bersalah.

"Sampai kapan kami harus menunggu, kasus ini sudah terjadi sejak pertengahan Juli 2012, namun belum ada tanda-tanda penyelesaian," katanya.

Dia juga berharap polisi tidak mudah untuk diintervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kasus Balaesang.

Ilyas menduga ada kepentingan politik dan swasta di balik kasus Balaesang yang terjadi pada 19 Juli 2012.

Propam Polda Sulawesi Tengah sendiri mengaku telah memeriksa sebanyak 30 anggota polri yang bertugas di Balaesang dan memeriksa sejumlah senjata yang digunakan. Namun hingga kini belum ada tersangka terkait kasus tersebut.

Kepala Polda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana mengaku kesulitan mendalami kasus tersebut karena di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan selongsong atau proyektil peluru.

Kasus Balaesang bermula oleh PT Cahaya Manunggal Abadi yang segera melakukan eksploitasi di atas lahan 5.000 hektare perkebunan cengkih milik warga. Warga dari 18 desa yang ada di dua kecamatan bersatu dan menduduki lahan guna mencegah masuknya pekerja PT Cahaya Manunggal Abadi.

Masyarakat juga menuding PT Cahaya Manunggal Abadi menyerobot lahan milik warga dengan cara memalsukan dokumen dan tanda tangan perizinan tambang. Aksi tersebut sudah terjadi beberapa kali dalam satu bulan ini.

Sebelumnya, warga memblokir jalan dengan merubuhkan pohon agar alat berat milik PT Cahaya Manunggal Abadi tidak bisa masuk areal pertambangan. Kasus tersebut mendapatkan perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Aksi itu memicu bentrok antara warga dan polisi sehingga menimbulkan seorang korban jiwa dan beberapa warga lainnya terluka tertembak polisi.

Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh menduga korban penembakan terkena peluru tajam karena lukanya yang parah dan menyebabkan meninggal dunia. (R026)