DP3A Provinsi Sulteng dorong perempuan terlibat dalam proses pembangunan

Palu (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah mendorong keterlibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait dengan pembangunan daerah.

"Perempuan juga memiliki penting dan strategis dalam mewujudkan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah khususnya pencapaian kesetaraan gender," kata Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulteng Irmawati Sahi di Palu, Senin, terkait momentum peringatan Hari Kartini Tahun 2023.

DP3A Sulteng melibatkan berbagai perempuan dalam kegiatan peringatan Hari Kartini pada 2023 di daerah itu. Kegiatan ini mengusung tema "Perempuan berdaya, tangguh dan inspiratif dalam membangun ketahanan keluarga".

Ia mengatakan keterlibatan perempuan dalam pembangunan penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan perempuan serta pencapaian kesetaraan gender.

Hal ini dapat berpeluang besar dapat dicapai dengan mendorong kepemimpinan perempuan di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

"Karena kita percaya bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa, dan tidak bisa ditempatkan sebagai warga kelas dua, melainkan sejajar sebagai mitra dalam konteks apapun," kata Irma.

Oleh karena itu, kata dia, dalam peringatan Hari Kartini, DP3A Sulteng menggelar dialog yang membahas tentang kepemimpinan perempuan mencerahkan peradaban bangsa.

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk respons dan bangkitnya kaum perempuan dalam mengisi ruang publik baik di ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif," ujarnya.

Oleh karena itu, katanya, peringatan Hari Kartini tidak sekadar untuk memperingati sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

Akan tetapi, kata dia, lebih dari itu untuk mengusung ide strategis bahwa perjuangan keseteraan gender bukanlah beban perjuangan perempuan semata.

"Tetapi juga merupakan hak dan kewajiban laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender yang bermuara pada harmonisasi kehidupan keluarga demi mencapai ketahanan keluarga yang dicita-citakan," ungkap dia.

Di samping itu, katanya, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan mandiri dan tangguh dalam mencapai kesetaraan gender dan ketahanan keluarga.

"Oleh karena itu, momentum ini dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi yang terpadu antara pemerintah dan organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan perempuan," katanya.