KONI Sulteng Diminta Transparan Kelola Anggaran

Rabu, 12 September 2012 14:55 WIB

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola (kiri) bersama Ketua Umum KONI pusat Tono Suratman usai melantik pengurus KONI Sulawesi Tengah di Palu, 23 Mei 2012. (foto : Nanang)

...transparansi tersebut penting mengingat jumlah anggaran daerah yang mengalir ke kas Koni hingga kini belum diketahui jumlahnya.

Palu - Anggota DPRD Sulawesi Tengah meminta agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat transparan dalam mengelola keuangannya mengingat sebagian dari dana yang digunakan dalam kegiatan PON di Riau menggunakan dana daerah.

"Itu harus transparan karena itu menyangkut kepentingan publik. Anggaran yang digunakan juga anggaran publik," kata anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah Busta Kamindang di Palu, Rabu.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, transparansi tersebut penting mengingat jumlah anggaran daerah yang mengalir ke kas Koni hingga kini belum diketahui jumlahnya.

DPRD kata Busta, tidak menetapkan besaran anggaran khusus untuk KONI karena anggaran yang dikucurkan untuk KONI bersumber dari dana hibah melalui keputusan gubernur.

"Dana hibah itu disetujui oleh DPRD, kemudian dijabarkan melalui peraturan gubernur sebagai penjabaran Perda APBD. Dalam Peraturan Gubernur itulah diatur untuk KONI sekian jumlahnya," kata Busta Kamindang.

Diperkirakan KONI tahun ini menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk pelatihan atlet dan pemberangkatan kontingan Sulawesi Tengah ke PON XVIII di Riau.

Untuk pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) yang berlangsung selama tiga bulan di Asrama Haji Palu satu atlet diberikan insentif sebesar Rp500 ribu per minggu. Sementara jumlah atlet yang mengikuti PON kali ini sebanyak 52 atlet dari 19 cabang olahraga.

Selain itu untuk pemberangkatan ke Riau, KONI menanggung tiket 50 persen biaya, 50 persen lagi ditanggung PB PON.

Informasi yang diperoleh juga menyebutkan, satu orang atlet diberikan insentif sebanyak Rp2,5 juta selama PON.

Sementara untuk pelatih dan manajer masing-masing Rp3,5 juta dan Rp5 juta.

Selain menanggung atlet, pelatih dan manajer, KONI juga membiayai rombongan dari pengurus KONI.

Anggota Komisi IV lainnya I Nyoman Slamet juga mengatakan, hingga kini dirinya tidak mengetahui sudah berapa dana yang mengalir ke KONI.

"Selama pembahasan anggaran perubahan anggaran untuk KONI itu tidak pernah saya dengar dibahas," katanya.

Mustar Labolo, juga anggota Komisi IV mengatakan, bantuan untuk KONI masuk dalam daftar dana hibah hanya saja dirinya tidak mengetahui berapa banyak alokasi untuk KONI.

"Makanya waktu kami konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, mereka mempertanyakan dana hibah itu untuk apa semua. Kami jelaskan, salah satunya untuk KONI," kata anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi itu.

Dalam dokumen perubahan APBD 2012 disebutkan dana hibah yang semula dianggarkan hanya Rp1,010 miliar bertambah menjadi Rp4,927 miliar atau naik 387,89 persen.

Menurut Mustar dana hibah tersebut tidak saja untuk kepentingan KONI namun juga untuk subsidi biaya domestik haji dalam daerah melalui tim pemberangkatan haji daerah (TPHD) sebesar Rp2,8 miliar. (A055)