Jakarta (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berkomunikasi dengan fraksi partai politik lainnya untuk menolak Revisi Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) guna mencegah pasal-pasal yang diselundupkan.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI Djariot Saiful Hidayat mengatakan bahwa pasal-pasal yang akan ditolak itu adalah yang melemahkan MK. Adapun RUU tersebut kini tengah dibahas di lembaga wakil rakyat itu.
"Penjaga konstitusi betul-betul harus independen, harus kredibel, harus mandiri," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan MK merupakan lembaga yang sangat strategis dan penting sebagai penjaga konstitusi. Sehingga lembaga tersebut betul-betul harus dijaga.
Menurutnya komunikasi dengan fraksi lain perlu dilakukan karena PDIP tidak bisa bekerja sendiri dalam menolak RUU tersebut.
Adapun pasal-pasal yang akan ditolak di antaranya yang berpotensi untuk menghambat atau merintangi hakim MK supaya tidak tegas dan berani dalam memutus sebuah perkara.
Dia menilai pasal-pasal dalam RUU tersebut akan menurunkan derajat kemandirian MK dalam menjaga konstitusi.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama Pemerintah pada masa reses menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Adapun rapat kerja bersama Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Polhukam) yang mewakili pemerintah itu digelar Komisi III DPR pada hari Senin (13/5) di kompleks parlemen, Jakarta.
DPR pada hari tersebut masih berada pada masa reses karena masa sidang selanjutnya baru mulai pada hari Selasa (14/5).
Berita Terkait
Puluhan PRT di Palu adakan aksi tuntut pengesahan RUU PPRT
Selasa, 17 September 2024 14:12 Wib
Ketua DPR sebut RUU Perampasan Aset jadi bahasan periode selanjutnya
Selasa, 10 September 2024 13:21 Wib
Ketua DPR sebut RUU Kementerian Negara tuntas dibahas periode saat ini
Selasa, 10 September 2024 13:19 Wib
Komisi II DPR sebut telah penuhi janji dengan setujui PKPU 8/2024
Minggu, 25 Agustus 2024 17:17 Wib
DPR pastikan pengesahan RUU Pilkada batal dan putusan MK akan berlaku
Kamis, 22 Agustus 2024 18:26 Wib
PPI Jepang desak pemerintah Indonesia kembalikan supremasi demokrasi
Kamis, 22 Agustus 2024 14:07 Wib
Habiburokhman terkena lemparan botol saat temui massa aksi RUU Pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 14:05 Wib
Puan tak hadiri agenda paripurna putuskan RUU Pilkada
Kamis, 22 Agustus 2024 11:11 Wib