Modi biasanya memimpin sekelompok orang pada Hari Yoga Internasional di berbagai wilayah India.
Setelah memenangi masa jabatan ketiganya awal bulan ini, kali ini ia memilih Kashmir, tempat pemberontakan anti India telah berkecamuk selama 34 tahun terakhir.
Modi menganggap pembatalan otonomi politik wilayah mayoritas Muslim itu sebagai salah satu pencapaian utama dari 10 tahun pemerintahannya.
Dalam pidato singkatnya yang memuji manfaat yoga—praktik kebugaran India kuno yang populer di seluruh dunia—ia mengatakan Kashmir sebagai tujuan wisata juga dapat menarik penggemar yoga.
Saat tiba Kamis malam (20/6), Modi memaparkan dimulainya persiapan untuk pemilihan majelis di wilayah yang sejak 5 Agustus 2019 diperintah langsung oleh New Delhi melalui letnan gubernur."Akan segera tiba waktunya ketika Jammu dan Kashmir akan membentuk masa depannya sebagai negara bagian sekali lagi," kata Modi.
Setelah membatalkan status otonominya, pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin Modi telah menurunkan status wilayah tersebut menjadi dua wilayah yang diperintah federal, yaitu Ladakh serta Jammu dan Kashmir.
Sejak saat itu, kedua wilayah tersebut tidak memiliki badan legislatif yang terdiri dari perwakilan mereka sendiri.
Modi juga meresmikan berbagai proyek pembangunan di bidang jalan, pasokan air, pertanian, dan infrastruktur di bidang pendidikan tinggi di Kashmir.
Ia memuji tingginya partisipasi masyarakat Kashmir dalam pemilihan parlemen baru-baru ini, dan berterima kasih kepada mereka atas upaya "menjaga bendera demokrasi tetap tinggi".
Partai Modi, Partai Bharatiya Janata, tidak mengajukan kandidat untuk tiga kursi di provinsi Kashmir dan sekutunya kalah telak. Partai itu juga kehilangan satu kursi di Ladakh tetapi memenangi dua kursi di provinsi Jammu.
“Saya senang bahwa hari ini, kita menjalankan Konstitusi India. Melalui Konstitusi, kita menemukan cara baru untuk mengubah wajah Kashmir untuk selamanya," tutur Modi.
"Konstitusi India akhirnya diadopsi oleh Jammu dan Kashmir dalam arti sebenarnya. Tembok Pasal 370 telah diruntuhkan,” kata dia, mengacu pada Pasal 370 Konstitusi India yang dibatalkan, yang memungkinkan Jammu dan Kashmir memiliki konstitusi, bendera, dan badan legislatif bikameral sendiri.
Sumber: Anadolu
