MPR: Indonesia perlu ciptakan kedaulatan pangan hindari risiko krisis

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet memandang perlu Indonesia menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan guna menghindari risiko krisis pangan pada masa yang akan datang.

"Bukan sekadar ketahanan pangan yang acap kali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," kata Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.

Bamsoet menuturkan bahwa peningkatan populasi penduduk dunia, khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan justru menghadapi beragam tekanan.

Ketua MPR menyebutkan tekanan tersebut, mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, hingga ancaman perubahan iklim.

Di bidang energi, lanjut dia, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

Ia berpendapat transisi energi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar dan tidak akan tuntas hanya dalam 3—5 tahun.

Strategi hilirisasi industri, menurut Bamsoet, sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat.

"Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia," tuturnya.

Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Selanjutnya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025, Presiden Jokowi menyampaikan pidato dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta nota keuangannya.