Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkum dalam upaya mengoptimalkan layanan administrasi hukum, hingga di wilayah terpencil di Provinsi Sulteng.
"Koordinasi ini untuk membahas optimalisasi layanan administrasi hukum, khususnya terkait pewarganegaraan dan kebijakan ketatanegaraan di Sulawesi Tengah," kata Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy dalam keterangannya di Palu, Kamis.
Ia menjelaskan pentingnya peningkatan layanan pewarganegaraan di daerah, termasuk untuk orang asing murni, pewarganegaraan karena perkawinan, serta pewarganegaraan atas jasa atau kepentingan negara.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan administrasi ketatanegaraan harus berjalan efektif, terutama dalam evaluasi dan pelaporan kebijakan di tingkat daerah.
Menurut dia, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam administrasi kewarganegaraan.
"Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa layanan pewarganegaraan dan administrasi hukum dapat berjalan optimal, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang membutuhkan akses lebih mudah dan cepat,” ujarnya.
Untuk itu, katanya, solusi dan rekomendasi strategis diperlukan guna meningkatkan efisiensi layanan administrasi hukum, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan teknologi.
Ia mengatakan Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mempercepat digitalisasi layanan serta memperkuat implementasi kebijakan ketatanegaraan dan kewarganegaraan di Sulawesi Tengah.
Ia mengharapkan dengan adanya koordinasi ini, layanan administrasi hukum di Sulawesi Tengah semakin inklusif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Sementara itu, Direktur Tata Negara Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkum Dulyono menekankan pentingnya digitalisasi layanan administrasi hukum.
Ia mengatakan hal ini sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat layanan.
“Transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan layanan administrasi hukum," ujarnya.
Ia mengatakan bahwa dengan sistem yang lebih terintegrasi, masyarakat bisa mengakses layanan dengan lebih cepat dan transparan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota provinsi atau kabupaten.
