Palu (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencegah praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kami tidak ingin ada lagi warga Indonesia, khususnya dari Sulawesi Tengah, yang menjadi korban perdagangan orang atau bekerja ke luar negeri secara ilegal, karena ketidaktahuan atau dimanfaatkan oleh calo," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding di Kota Palu, Selasa.
Penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, dan Kota Palu, dilakukan di Gelora Bumi Kaktus (GBK) Palu.
Karding menyatakan langkah itu bertujuan membangun sistem migrasi tenaga kerja yang aman, legal, dan terpadu, sekaligus mencegah praktik perdagangan orang yang masih marak terjadi di kantong-kantong migran daerah.
Dia menjelaskan selama ini masih banyak pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur atau ilegal karena daerah asal belum memiliki sistem yang mendukung migrasi aman.
Melalui kerja sama ini, Kementerian P2MI ingin memperkuat infrastruktur layanan migrasi mulai dari tingkat desa, sekolah, hingga kabupaten.
"Kalau sistem migrasi ini dibangun dengan baik maka anak-anak kita bisa bekerja ke luar negeri dengan pelindungan penuh, mendapat hak yang layak, dan bisa kembali dengan keterampilan dan pengalaman yang berguna," katanya menegaskan.
Karding yang juga putra daerah Sulteng menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah pusat melalui Kementerian P2MI dengan pemerintah daerah tidak boleh berhenti di penandatanganan MoU saja, tetapi harus dilanjutkan dengan aksi nyata di lapangan.
"Kita harus punya data yang jelas, layanan migrasi yang aktif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengiriman pekerja migran ilegal. Negara harus hadir sebelum warga kita berangkat, bukan hanya setelah ada masalah," katanya.
Kerja sama itu juga membuka jalan bagi pembentukan Migran Center di berbagai kabupaten/kota yang akan menjadi pusat pelatihan, informasi, dan layanan satu pintu bagi calon pekerja migran.
