Pemkot Palu: Perlu kolaborasi antisipasi lonjakan harga pangan

Senin, 9 Februari 2026 18:47 WIB

Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan menjelang Ramadhan berlangsung di Kota Palu, Senin (9/2/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengharapkan perlu kolaborasi lintas sektor guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pangan menjelang bulan Ramadhan 1447 Hijriah tahun 2026.

"Perlu kesiapan matang seluruh pemangku kepentingan menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN) guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok di pasaran," kata Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhiddin dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Palu, Senin.

Menurut dia, peningkatan permintaan kebutuhan masyarakat berpotensi memicu kenaikan harga bahan pangan, termasuk peningkatan transaksi tunai di masyarakat.

Oleh karena itu, sejak dini strategi pengendalian sudah harus diterapkan guna bila sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga pangan di tingkat pasar.

"Langkah-langkah konkret dilakukan yakni memasukkan inspeksi terhadap ketersediaan stok bahan pokok di tingkat distributor maupun pedagang, termasuk mempersiapkan skema pasar murah dan sejenisnya," ujarnya.

Ia mengemukakan, kenaikan harga bahan pangan memberikan pengaruh negatif terhadap pergerakan inflasi daerah, maka sebelum terjadi perlu upaya antisipasi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kota Palu tercatat berada pada posisi keempat terendah di Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 3,08 persen pada Oktober 2025, kemudian turun menjadi 2,94 persen pada November 2025.

"Angka inflasi yang positif harus dipertahankan. Maka skema kegiatan pasar murah dan kegiatan pangan murah segera diterapkan yang dikemas ke dalam pasar Ramadhan supaya masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau," ucap Imelda.

Menurut dia, penguatan kerja sama antara pemerintah daerah (pemda) dan petani lokal juga tidak kalah penting, langkah itu sebagai upaya menjaga ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan sekaligus mendukung perekonomian masyarakat.

Selain pengendalian harga pangan, kata dia, ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji harus dipastikan tetap stabil di tingkat SPBU, karena komoditas energi juga dapat memicu inflasi bila tidak ditangani dengan baik.

"Saya minta TPID melakukan langkah-langkah percepatan lewat komunikasi dengan PT Pertamina dan para pihak lainnya bergelut di bidang energi, supaya strategi yang sudah diatur terlaksana dengan baik," tuturnya.