Pemkab Buol libatkan lintas sektor awasi dan evaluasi Program MBG

Kamis, 6 Agustus 2026 10:25 WIB

Wakil Bupati Buol Moh. Nasir Dj Daimaroto (tengah) saat memimpin rapat terkait evaluasi dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng). ANTARA/HO-Diskominfo Buol

Buol (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), melibatkan seluruh lintas sektor dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

"Jadi pelaksanaan Program MBG merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan pengawasan, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor," kata Wakil Bupati (Wabup) Buol Moh. Nasir Dj Daimaroto di Biau, Buol, Kamis.

Ia mengemukakan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme, dalam menjalankan Program MBG.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, tidak menemukan kandungan bahan berbahaya pada makanan yang disajikan di setiap SPPG," ucapnya.

Ia menuturkan agar seluruh pihak, termasuk masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperketat pengawasan guna menjaga mutu dan keamanan pangan.

"Ke depan bisa melakukan penerapan standar operasional di setiap tahapan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah," kata Wabup Moh Nasir.

Menurut dia, pentingnya disiplin menjalankan standar operasional termasuk memperkuat pengawasan internal dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait.

"Tentunya pemerintah daerah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan Program MBG sehingga tetap berjalan aman, berkualitas, dan tepat sasaran melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan," kata Wabup Nasir.

Wabup Nasir menyebutkan sudah memerintahkan Dinas Kesehatan setempat rutin melakukan pengawasan dan pembinaan agar makanan yang disajikan sesuai standar kesehatan.

Saat ini terdapat delapan SPPG di Kabupaten Buol yang sudah memenuhi persyaratan operasional, sedangkan satu unit lainnya sedang dalam tahap persiapan dan penelitian.

Diketahui pemerintah daerah sudah mengusulkan 32 titik dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Buol.