DPR : Pemerintah wajib merelokasi permukiman korban gempa-tsunami

id Jokowi

DPR : Pemerintah wajib merelokasi permukiman korban gempa-tsunami

Presiden Indonesia Joko Widodo didampingi sejumlah pejabat negara dan daerah meninjau lokasi bencana di perbatasan Desa Mpanau Kecamatan Biromaru, Sigi dengan Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Rabu 3 Oktober 2018. (Antaranews Sulteng/Muhammad Hajiji) (Antaranews Sulteng/Muhammad Hajiji/)

Palu,  (Antaranews Sulteng) - Pemerintah wajib merelokasi permukiman warga terdampak gempa, tsunami, dan likuifaksi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah guna mencegah jatuhnya korban jika terjadi bencana pada masa mendatang, kata Anggota Komisi VII DPR RI Ahmad M. Ali.

"Setelah menyediakan penampungan korban sementara, maka pemerintah harus memikirkan relokasi warga dari permukiman yang terdampak gempa, tsunami, likuifaksi, dan lumpur," ucapnya di Palu, Rabu.

Relokasi permukiman warga, menurut dia, merupakan salah satu tahapan dalam upaya penanganan korban pascagempa disertai tsunami, lumpur, dan likuifaksi yang harus dilakukan pemerintah.

Ia mengemuakakan tempat relokasi harus dipastikan pemerintah jauh dari sesar atau jalur patahan gempa dan likuifaksi.

Hal itu perlu dipikirkan pemerintah dengan membangun koordinasi lintas sektor antarjajaran pemerintah, BUMN, BUMD, serta masyarakat, utamanya terkait dengan penyediaan lahan relokasi.

"Prinsipnya adalah masyarakat harus didekatkan dengan kesejahteraan. Apa yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Ketua Fraksi Nasdem di DPR RI itu.

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi permukiman warga yang terdampak gempa dan lumpur di perbatasan Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, mengatakan pemerintah berencana merelokasi permukiman warga korban bencana untuk keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.

"Kita sudah siapkan lokasinya, mungkin 20 kilometer dari lokasi dan jalur patahan gempa," ucap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika melihat lokasi bencana gempa dan lumpur di perbatasan Desa Mpanau dan Kelurahan Petobo pada Rabu (3/10).

Presiden menyebut tempat-tempat permukiman yang terletak dan berdekatan dengan jalur sesar Palu Koro agar dipindahkan.

Namun, kata Presiden, terlebih dahulu perlu ada langkah negosiasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Warga di ajak bicara agar bisa dipindahkan ke tempat lain," katanya.

Presiden mengemukakan lahan yang disediakan untuk relokasi permukiman warga aman untuk jangka panjang. 

Baca juga: Korban gempa disertai lumpur Petobo mulai dievakuasi