Parigi (Antaranews Sulteng) - Wakil Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Badrun Nggai mengingatkan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar menata aset bergerak maupun tidak bergerak yang mereka gunakan.
“Khsusunya para kepala OPD yang melaksanakan serah terima jabatan, agar menyerahkan aset negara kepada pejabat baru, sehingga tidak terjadi ketimpangan saat penataan kembali,” kata Badrun di Parigi, Senin.
Badrun juga mengingatkan pejabat yang menduduki jabatan baru, agar memperhatikan pengurusan surat-surat kendaraan yang melekat di instansinya, karena sejumlah kendaraan dinas ditemukan terjadi penunggakan pajak berdasarkan laporan kantor Samsat setempat.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Parigi Moutong itu menginginkan, jangan sampai pemerintah terlibat utang piutang yang justru berdampak pada beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ada sejumlah kendaraan dinas terlilit tunggakan pajak, saya minta pejabat baru segera menyelesaikan tunggakan itu, jangan sampai berlarut-larut,” kata Badrun.
Dia menjelaskan, aset negara yang dikuasai pemerintah, dipergunakan untuk penunjang aktivitas kedinasan, wajib dijaga sebagaimana mestinya, termasuk sistem pelaporan.
Sebab, menurutnya jika aset-aset tersebut tidak dikelola secara baik dan dibiarkan tercecer, tentu akan menimbulkan kerugian negara serta menjadi celah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang justru menghambat peraihan wajar tanpa pengecualian.
“Saya kira masalah aset harus menjadi perhatian serius, jangan sampai kita terlibat dengan masalah hukum. Sebagai pemerintah, kita harus transparan dan akuntabel,” harap Badrun.
