Jakarta, (Antaranews Sulteng) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut siapapun yang punya keinginan untuk merusak legitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu adalah penjahat politik.
"Saya yakin kader partai, partai yang ikut pemilu, tim suskes, dan capres tidak ada keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara. Kalau ada berarti dia adalah penjahat politik. Siapapun orangnya," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo tentang pengelolaan transportasi Jabodetabek.
Tjahjo mengatakan, siapa saja yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi di Tanah Air, mengacaukan partai politik, mengacaukan kerja capres dan cawapres, serta mengacaukan kerja tim sukses capres/cawapres, pantas disebut sebagai penjahat politik.
Oleh karena
itu, mereka harus diusut oleh aparat kepolisian, katanya.
"Yang usut adalah polisi. Siapa itu ya saya yakin bukan orang-orang partai," katanya.
Ia menyarankan semua pihak jika ada pertanyaan, ada keraguan terkait penyelenggaraan pemilu sebaiknya langsung saja datang ke KPU.
Hal itu dapat dilakukan baik melalui tim sukses ataupun partai politiknya.
"Lewat timsesnya atau parpolnya. Jangan mengarang-ngarang, membuat berita yang itu justru merusak," katanya.
Baca juga: Mendagri minta bareskrim usut semua fitnah pada Jokowi
Baca juga: Kemendagri: tidak ada sistem ktp-e yang jebol
Mendagri: perusak legitimasi KPU penjahat politik
Saya yakin kader partai, partai yang ikut pemilu, tim suskes, dan capres tidak ada keinginan untuk merusak legitimasi KPU sebagai penyelenggara. Kalau ada berarti dia adalah penjahat politik. Siapapun orangnya