Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum Slamet Pribadi menilai Polri perlu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Hal ini harus segera dilakukan pasca-dilantiknya Jenderal Pol Idham Azis sebagai Kepala Kepolisian RI.
"Sistem di Kementerian dan Lembaga harus beradaptasi mengikuti perkembangan," kata Slamet saat dihubungi, Rabu.
Penataan tersebut perlu dilakukan dengan cara memberdayakan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang.
Ia mengatakan pelayanan Polri kepada masyarakat harus sudah memanfaatkan teknologi terkini di antaranya di bidang administrasi penyidikan, administrasi kendaraan, administrasi keuangan, dan administrasi pelayanan.
Dikatakannya, terkait keterbukaan informasi, memang ada sejumlah informasi di Kepolisian yang tidak bisa dibuka di hadapan publik. Kendati demikian, ia mencontohkan untuk administrasi penyidikan yang ditangani Satuan Reserse Polri, pihak-pihak yang berkepentingan secara legal terkait suatu kasus harus dapat mengakses perkembangan penyidikan perkara.
Pelayanan Polri terhadap masyarakat khususnya bidang reserse kerap dikeluhkan masyarakat, yakni terkait kemudahan akses para pihak atas kepentingannya, pelayanan saat pemeriksaan dan penyelesaian laporan.
"Keluhan ini banyak dirasakan oleh masyarakat terutama di luar kota besar, saat berhadapan dengan petugas reserse di daerah yang terbebas dari pengawasan pimpinan pusat Kepolisian," kata mantan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.
Selain itu Slamet juga mengkritisi adanya keengganan media untuk bersikap kritis dalam mengawasi institusi Polri karena adanya kedekatan emosional. "Sehingga sarana kontrol jadi tidak efektif," katanya.
Terkait penanganan kriminalitas, Slamet menyoroti kerapnya polisi tidak bertindak untuk mencegah atau sengaja membiarkan terjadinya kejahatan di jalanan.
Padahal polisi semestinya harus hadir melindungi masyarakat.
Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebut bahwa setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
"Polisi harus mengimplementasikan ketentuan di atas. Memastikan tidak ada pemalakan di jalanan, tidak ada jambret di ruang publik, tidak ada kurir narkoba di sudut-sudut kampung, tidak ada coret-coret tembok dan toko di pinggir jalan yang membuat kotor pemandangan di kota-kota," katanya.
Berita Terkait
Timnas AMIN: Hal pribadi bercampur dengan kebijakan harus dipersoalkan
Minggu, 14 Januari 2024 9:32 Wib
Kemenhub antisipasi kendaraan pribadi pada libur Natal dan Tahun Baru
Kamis, 23 November 2023 12:27 Wib
Ombudsman: Mentan sediakan benih pakai dana pribadi Rp36 miliar
Kamis, 23 November 2023 12:24 Wib
Jenazah pengawal pribadi Kapolda Kaltara akan dipulangkan ke Kendal
Sabtu, 23 September 2023 6:24 Wib
Kompolnas pastikan kasus tewasnya pengawal pribadi Kapolda Kaltara diusut tuntas
Sabtu, 23 September 2023 6:13 Wib
Kemenkominfo menjelaskan mekanisme lindungi data pelanggan nomor seluler
Rabu, 20 September 2023 6:27 Wib
KDRT masih dianggap urusan pribadi kendala implementasi UU PKDRT
Kamis, 14 September 2023 6:16 Wib
KPK mendalami perintah Lukas Enembe bawa uang miliaran pakai jet pribadi
Senin, 11 September 2023 15:57 Wib