BLSM Mulai Dibagikan Bertahap

Sabtu, 22 Juni 2013 16:49 WIB

Umiatun (58) memperlihatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan uang Bantuan BLSM sebesar Rp300 ribu untuk jangka dua bulan yang diambil di Kantor Pos Semarang, Jateng, Sabtu (22/6). (FOTO/R. Rekotomo)

"Tahap pertama, pembagian BLSM hari ini diawali di Kota Palembang untuk 1.353 masyarakat miskin yang tergolong dalam rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sebelumnya telah mendapatkan kartu perlindungan sosial (KPS),"

Palembang (antarasulteng.com) - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi bagi masyarakat miskin atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak, secara bertahap mulai dibagikan di wilayah Sumatera Selatan.

"Tahap pertama, pembagian BLSM hari ini diawali di Kota Palembang untuk 1.353 masyarakat miskin yang tergolong dalam rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang sebelumnya telah mendapatkan kartu perlindungan sosial (KPS)," kata Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumatera Selatan MS Sumarwan di Palembang, Sabtu.

Berdasarkan hasil evaluasi pembagian BLSM di Kantor Pos Besar Jalan Merdeka Palembang, berlangsung dengan tertib dan lancar berkat kesadaran masyarakat mengikuti antrean dan adanya dukungan pengamanan aparat kepolisian dan TNI.

Pembagian BLSM tersebut secara bertahap akan terus dilakukan hingga seluruh pemegang KPS di Kota Palembang yang mencapai 72.178 RTSM dan beberapa kabupaten/kota Sumsel lainnya menerimanya, katanya.

Ia menjelaskan sesuai data Badan Pusat Statistik hasil Program Perlindungan Sosial (PPLS) pada tahun 2011, ada 260 ribu rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berhak menerima KPS.

Pemegang kartu tersebut, selain bisa menggunakannya untuk mencairkan dana BLSM yang mulai diberikan pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), juga untuk mendapatkan bantuan program perlindungan sosial seperti beras miskin (raskin), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan siswa miskin (BSM), katanya.

Menurut dia, melalui KPS tersebut diharapkan penyaluran BLSM serta program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang telah berjalan selama ini bisa lebih tertib dan tepat sasaran.***