#BIROKRASI DIGITAL

Indonesia memiliki Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, sebuah tonggak reformasi yang lahir dari semangat pembebasan. Regulasi ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan simbol komitmen bangsa ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Universitas Tadulako (Untad) kerja sama dalam penguatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan ...

Pemerintah berupaya mempercepat pelaksanaan digitalisasi layanan publik dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (ArtificialIntelligence/AI). Komite Percepatan Transformasi ...

PT Bank Sulteng bersama Pemerintah Kabupaten Banggai menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) implementasi aplikasi surat perintah pencairan dana (SP2D) online yang terintegrasi dengan sistem ...

Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan. Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan ...

Sebagai salah satu pendiri Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk fondasi regionalisme di Asia Tenggara. Peran awal Indonesia ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menyusun dokumen arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya mewujudkan transformasi digital birokrasi. ...

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menekankan pentingnya akurasi data dalam tata kelola pemerintahan daerah. “Setiap perangkat daerah harus memastikan data yang disajikan dapat ...

Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sulteng dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, Sulawesi Tengah berkolaborasi melalui kerja sama implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) daring ...

PT Bank Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Poso menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) terkait implementasi surat perintah pencairan dana (SP2D) online melalui sistem informasi pemerintahan daerah ...