#DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun mendorong sinergitas dan penguatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan biro hukum pemerintah daerah. "Ini untuk ...

Anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola menegaskan pemerintah daerah tidak membutuhkan terlalu banyak regulasi, melainkan aturan yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi ...

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi (rakor) produk hukum daerah regional sulawesi tahun 2026 di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), 1-3 Juni 2026. ...

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memintapemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas regulasi di daerah, melalui workshop bertajuk di salah satu hotel di Menteng, Jakarta, ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri pelaksanaan puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (25/4). ...

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik berharap aplikasi peraturan daerah elektronik atau e-Perda menjadi solusi dari permasalahan dalam pembentukan regulasi di daerah. Usai ...

Pemerintah pusat pada 2019 ini akan mengucurkan dana sebesar Rp17,2 triliun untuk membantu pembiayaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Kanwil ...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi di Papua, melalui tim khusus dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. "Kami, tim otda ...

Menanggapi hasil riset SETARA Institute terkait produk hukum daerah yang diskriminatif dan intoleran, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi kebijakan ...