#KOMISI III DPR

Kumpulan berita komisi iii dpr, ditemukan 661 berita.

Ketua KPK ungkap kendala kekurangan sumber daya manusia

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa kendala lembaga antirasuah tersebut adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM). “Urusan penanganan perkara, dari ...

Mengapa Polri harus tetap di bawah Presiden?

Keputusan DPR dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, Senin (26/1), dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPR keesokan harinya, semakin mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap ...

KPK mulai manfaatkan AI dalam pemeriksaan LHKPN pada 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) dalam pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada tahun 2025. ...

Mengapa Polri harus tetap di bawah presiden?

Keputusan DPR dalam rapat Komisi III bersama Kapolri, Senin (26/1), dilanjutkan dengan rapat Paripurna DPR keesokan harinya, semakin mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap ...

Komisi III DPR tegaskan Polri berada di bawah Presiden langsung

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPR ...

KUHAP baru jadi panduan agar tak ada kriminalisasi rakyat

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada hari ini menjadi panduan bagi penegak hukum untuk tidak lagi ...

Komisi III DPR: KUHAP baru awali reformasi Polri jalur konstitusi

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan adalah awal dari reformasi bagi kepolisian melalui jalur konstitusi. ...

Habiburokhman: KUHAP baru langkah awal percepatan reformasi kepolisian

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal tahun 2026 mendatang merupakan langkah awal percepatan reformasi ...

DPR apresiasi gerak cepat Polri-Kejaksaan sinergikan KUHP dan KUHAP baru

Komisi III DPR RI mengapresiasi gerak cepat Polri dan Kejaksaan dalam menyinergikan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang ...

Anggota DPR-RI dukung hukuman mati untuk bandar narkoba

Anggota DPR RI Sarifuddin Sudding mendukung hukuman mati untuk para bandar narkoba, yang dianggap merusak generasi bangsa Indonesia. “Saya setuju hukuman mati atau tembak mati terhadap ...