#KOMISI III DPRD

Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Kesra DPRD Kota, Sulawesi Tengah, Mutmainah Korona menyuarakan pentingnya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum disahkan menjadi APBD tahun ...

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan para narapidana kasus korupsi karena dapat menjadi jalan pintas untuk ...

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Sulawesi Tengah, meminta pemerintah kota setempat menambah anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan bagi korban terdampak gempa, tsunami dan ...

Pemerintah Kota Palu menyatakan belum sanggup menggaji seluruh tenaga honorer K2 sesuai dengan standar Upah Minimum Kota (UMK), yang nilainya Rp2,4 juta pada 2019. "Minta maaf, untuk tahun ...

Pemerintan Kota Palu tidak tahu jika honorer K2 yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat hanya digaji Rp250 ribu per bulan, bahkan di beberapa OPD tidak mendapatkan gaji ...

Pemerintah Kota Palu memastikan tidak ada tenaga honorer K2 yang akan dirumahkan atau diberhentikan, baik akibat kelebihan kuota maupun kekurangan anggaran untuk menggaji mereka. Peryataan itu ...

Pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR RI telah dilakukan pada hari Selasa. Mereka telah menjalani sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali di Gedung DPR/MPR, Jakarta. ...

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan legislatif justru tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan sehingga perlu melakukan revisi Undang-Undang 30/2002 tentang KPK. ...

DPRD Provinsi Kalimantan Timur merespons positif keputusan Pemerintah Pusat memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yakni di kabupaten Panajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Wakil ...

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Moh Masykur menyarankan kepada pemerintah provinsi untuk membangun pabrik/industri semen di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. "Caranya kerja sama melalui ...