Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal tahun 2026 mendatang merupakan langkah awal percepatan reformasi ...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Palu Sulawesi Tengah berkolaborasi menerapkan penegakan hukum pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat ...
Komisi III DPR RI mengapresiasi gerak cepat Polri dan Kejaksaan dalam menyinergikan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang ...
Menjelang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, Bapas Kelas I Palu melakukan koordinasi strategis dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Rabu, 10 ...
Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultengmenandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak ...
Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, siap menjadi daerah percontohan penerapan pidana kerja sosial, khusus bagi tindak pidana ringan. "Pidana kerja sosial merupakan alternatif ...
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan jajaran Kejaksaan RI untuk memberantas korupsi pada komoditas vital dan kejahatan korporasi yang menyentuh urat nadi perekonomian nasional. Hal itu ...
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko KumhamImipas)) dan Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat koordinasi guna ...
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan pemberian rehabilitasi terkait kasus korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry ...
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru harus diikuti dengan perubahan budaya ...