Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengundang KPK, Lokataru, dosen Gandjar Bondan, Kementerian HAM, Komnas HAM, hingga badan eksekutif mahasiswauntuk meminta masukan ...
Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Sulawesi Tengah mendorong atau mendukung perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat di Sulteng. “Saat ini kami sedang mendorong lahirya peraturan ...
Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi Sulawesi Tengah resmi terbentuk susunan kepengurusannya tahun 2025 melalui Konferensi Daerah (Konferda) yang diselenggarakan ...
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang jaminan fidusia untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. "Jaminan fidusia memegang peranan ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, menjadi dorongan untukRancangan Undang-Undang (RUU) ...
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nusron Wahid menjelaskan status lahanbeberapa perusahaan kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). ...
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menuturkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 telah membuka babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Dia menjelaskan, ...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) RI menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan lokal merupakan langkah untuk mewujudkan pemilu yang lebih ramah ...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka kembali proses pendataan kompensasi, untuk korban terorisme di Indonesia. "Masih tersisa waktu tiga tahun, sampai batas waktu pengajuan ...
Mahkamah Konstitusi kembali menyidangkan tiga perkara sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari tiga daerah, yakni Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo, dan ...