#PUSAT KEBIJAKAN PUBLIK

Kumpulan berita pusat kebijakan publik, ditemukan 537 berita.

DPRD Sulteng minta DBH daerah penghasil tak dialihkan ke daerah lain

DPRD Sulawesi Tengah meminta pemerintah pusat tidak mengalihkan porsi Dana Bagi Hasil (DBH) mineral dan batu bara milik daerah penghasil untuk membantu daerah lain yang mengalami tekanan fiskal. ...

Beasiswa Garuda: Prestasi, perlindungan hukum, dan hadirnya negara

Pertengahan Juli 2026 menjadi momen penting bagi para penerima Beasiswa Garuda Gelombang I yang mengikuti pembekalan pra-keberangkatan di Jakarta. Wajah-wajah muda penuh semangat menyimak berbagai ...

Pagar tak boleh mengurung kepercayaan

Gerbang sebuah pusat perbelanjaan lazimnya menjadi penanda keterbukaan. Orang datang untuk bekerja, berbelanja, bertemu keluarga, atau sekadar menikmati ruang kota. Makna itu berubah ketika ...

Pemprov Sulteng proyeksikan pendapatan Perubahan KUA-PPAS Rp4,8 triliun

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) ...

Paradigma baru BP Batam: utilitas dahulu, investasi kemudian

Dalam Batam Trade Forum yang diselenggarakan Bank Mandiri Batam, saya berdialog dengan para pelaku usaha, pengurus KADIN Batam, kalangan perbankan, dan investor mengenai masa depan Batam sebagai ...

Pengamat: Jaga asas praduga tak bersalah terkait perkara eks Jampidus

Pengamat kebijakan publik dan politik Yanuar Winarko mengimbau masyarakat bisa menjaga nalar kritis dan tidak menanggalkan asas praduga tak bersalah terkait perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak ...

Wagub Sulteng tekankan pentingnya validitas data untuk program bedah rumah

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Reny A. Lamadjido menekankan pentingnya validitas data dalam mendukung program penyediaan rumah layak huni atau bedah rumah untuk memastikan bantuan ...

PKB komitmen kawal arah kebijakan ekonomi sesuai konstitusi

Wakil Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana mengatakan komitmen partainya untuk mengawal arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada konstitusi. Pernyataan itu ...

Menteri HAM: Pengelolaan APBN difokuskan untuk perkuat layanan HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pengelolaan anggaran kementeriannya difokuskan pada pengawasan, pemantauan, dan implementasi program agar setiap penggunaan APBN memberikan ...

ORI sebut PEKPPP Mandiri instrumen cegah malaadministrasi sejak dini

Ombudsman RI (ORI) menyebut PEKPPP Mandiri 2026 merupakan instrumen strategis untuk mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk aktif mengukur dan memperbaiki pelayanan publik serta ...