#RUU KUHAP

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal tahun 2026 mendatang merupakan langkah awal percepatan reformasi ...

Rapat Paripurna ke-18 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan disahkan, tidak mengatur penyadapan sama sekali. ...

Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan dan Penasehat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia, Prof. Dr. Andi Asrun, S.H. M.H meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik ...

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah saat ini masih menunggu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sedang menyerap aspirasi rakyat terkait Rancangan ...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya akan mengundang KPK, Lokataru, dosen Gandjar Bondan, Kementerian HAM, Komnas HAM, hingga badan eksekutif mahasiswauntuk meminta masukan ...

Ketua Umum Peradi (Suara Advokat Indonesia) Juniver Girsang meminta kepada Komisi III DPR RI agar tetap melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan 10 poin rekomendasi terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej mengaku tak setuju dengan konsep Hakim Komisaris atau Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum ...

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej menekankan bahwa revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus tetap mempertahankan pemisahan tugas antara polisi, jaksa, dan hakim. Dia ...