Palu (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola di Palu, Selasa, mencanangkan ekspor ikan tuna sirip kuning (yellowfin) yang akan dilakukan secara langsung dari Kota Palu ke Jepang.
Selama ini, ikan tuna beku dalam keadaan utuh diantarpulaukan dulu ke Makassar baru diekspor, namun mulai saat ini, ikan tuna Sulteng diangkut dengan pesawat langsung ke negara tujuan di Jepang.
Dalam pelepasan ekspor perdana secara langsung tersebut, terdapat 500 kg ikan tuna sirip kuning utuh dalam kondisi beku yang akan diangkut pesawat cargo, namun penerbangan harus tetap transit di Surabaya atau Jakarta.
Menurut Kepala Dinas KP Sulteng Moh Arif Latjuba, ekspor ini dilakukan oleh PT. Arimia Kharisma Indonesia dan selanjutnya akan mengekspor dalam jumlah lebih banyak lagi dan menyesuaikan dengan penerbangan dari Indonesia ke Jepang.
"Penerbangan langsung dari Bandara Mutiara Sis Aldjufri ke negara tujuan belum bisa dilakukan karena bandara ini belum ditetapkan sebagai bandara internasional," kata Gubernur Suteng Longki Djanggola.
"Kami sudah mengusulkan peningkatan status bandara Mutiara Sis Aldjufri menjadi bandara internasional kepada bapak Presiden dan Menhub guna mengantisipasi pelaksanaan ibadah haji, wisata dan ekspor. Karena itu mohon bantuan pak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat terwujudnya usulan kami ini," ujarnya.
Di sektor perikanan, kata Longki, Sulteng memiliki potensi yang sangat besar baik di laut maupun perairan darat serta tambak, namun yang bisa dimanfaatkan baru sekitar lima persen. Tahun 2019, misalnya, produksi perikanan tangkap baru mencapai 197.000 ton, dan perikanan budidaya 965.000 ton.
"Produksi ini masih jauh dari potensinya. Itu sebabnya, masyarakat miskin di sektor kelautan dan perikanan (nelayan) ini masih cukup banyak," ujarnya.
Kendala utama yang ditemui adalah infrastruktur yang terbatas, sarana tangkap kurang dan penguasaan teknologi dan keterampilan nelayan masih rendah.
Menteri KP Edhy Prabowo menegaskan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sulteng untuk mengembangkan sektor perikanan karena daerah ini sangat istimewa sebab satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia.
"Kami akan membantu sepenuhnya agar nelayan di Sulteng mampu mendapat manfaat dari keistimewaan daerah ini di sektor kelautan dan perikanan," ujar menteri yang didampingi empat dirjen dan sejumlah pejabat eselon I lainnya di KKP itu.
Di sektor perikanan tangkap, menteri menyarankan agar perizinan kapal penangkap ikan dengan tonase di bawah 30 GT agar digratiskan saja sehingga nelayan leluasa untuk melaut kapan saja.
Dalam acara tersebut, Menteri KP dan Gubernur Longki Djanggola juga menyerahkan bantuan ikan segar kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 4,5 ton, sertifikat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (HACPP) bagi pengelola ikan dan sertifikat cara penanganan ikan yang baik kepada pengusaha perikanan.
Selama ini, ikan tuna beku dalam keadaan utuh diantarpulaukan dulu ke Makassar baru diekspor, namun mulai saat ini, ikan tuna Sulteng diangkut dengan pesawat langsung ke negara tujuan di Jepang.
Dalam pelepasan ekspor perdana secara langsung tersebut, terdapat 500 kg ikan tuna sirip kuning utuh dalam kondisi beku yang akan diangkut pesawat cargo, namun penerbangan harus tetap transit di Surabaya atau Jakarta.
Menurut Kepala Dinas KP Sulteng Moh Arif Latjuba, ekspor ini dilakukan oleh PT. Arimia Kharisma Indonesia dan selanjutnya akan mengekspor dalam jumlah lebih banyak lagi dan menyesuaikan dengan penerbangan dari Indonesia ke Jepang.
"Penerbangan langsung dari Bandara Mutiara Sis Aldjufri ke negara tujuan belum bisa dilakukan karena bandara ini belum ditetapkan sebagai bandara internasional," kata Gubernur Suteng Longki Djanggola.
"Kami sudah mengusulkan peningkatan status bandara Mutiara Sis Aldjufri menjadi bandara internasional kepada bapak Presiden dan Menhub guna mengantisipasi pelaksanaan ibadah haji, wisata dan ekspor. Karena itu mohon bantuan pak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat terwujudnya usulan kami ini," ujarnya.
Di sektor perikanan, kata Longki, Sulteng memiliki potensi yang sangat besar baik di laut maupun perairan darat serta tambak, namun yang bisa dimanfaatkan baru sekitar lima persen. Tahun 2019, misalnya, produksi perikanan tangkap baru mencapai 197.000 ton, dan perikanan budidaya 965.000 ton.
"Produksi ini masih jauh dari potensinya. Itu sebabnya, masyarakat miskin di sektor kelautan dan perikanan (nelayan) ini masih cukup banyak," ujarnya.
Kendala utama yang ditemui adalah infrastruktur yang terbatas, sarana tangkap kurang dan penguasaan teknologi dan keterampilan nelayan masih rendah.
Menteri KP Edhy Prabowo menegaskan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan Pemprov Sulteng untuk mengembangkan sektor perikanan karena daerah ini sangat istimewa sebab satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia.
"Kami akan membantu sepenuhnya agar nelayan di Sulteng mampu mendapat manfaat dari keistimewaan daerah ini di sektor kelautan dan perikanan," ujar menteri yang didampingi empat dirjen dan sejumlah pejabat eselon I lainnya di KKP itu.
Di sektor perikanan tangkap, menteri menyarankan agar perizinan kapal penangkap ikan dengan tonase di bawah 30 GT agar digratiskan saja sehingga nelayan leluasa untuk melaut kapan saja.
Dalam acara tersebut, Menteri KP dan Gubernur Longki Djanggola juga menyerahkan bantuan ikan segar kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 sebanyak 4,5 ton, sertifikat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (HACPP) bagi pengelola ikan dan sertifikat cara penanganan ikan yang baik kepada pengusaha perikanan.