Palu (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan serapan anggaran pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur di provinsi tersebut tahun 2020 sudah mencapai 15,5 persen.
"Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pilkada Sulteng senilai Rp158 miliar lebih dan yang sudah terealisasi sekitar Rp10 miliar lebih atau 15,5 persen," kata Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming saat di hubungi, di kota Palu, Rabu.
Dana ratusan miliar untuk kepentingan pembiayaan pesta demokrasi di provinsi tersebut diserahkan Pemerintah Sulteng didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dana itu juga diteken sebelumnya oleh kedua belah pihak, atas instruksi melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagaimana perintah Undang-Undang. Dana yang dikucurkan pemerintah setempat, digunakan sejak dimulainya tahapan pilkada hingga berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
"Saat ini dana masih tersisa Rp123 miliar lebih dari realisasi Rp10 miliar lebih. Dan sisanya, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan seluruh tahapan hingga selesainya kegiatan, termasuk pengadaan logistik pilkada," ungkap Lamaming.
Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini KPU tengah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pada pemutakhiran data pemilih serentak di seluruh kabupaten/kota di Sulteng yang berlangsung selama sebulan sejak tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang.
Sebelumnya, Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden menjelaskan, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya menyiapkan 6.288 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melaksanakan tugas pencoklitan.
"Satu petugas PPDP melakukan pencoklitan pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujar Sahran.
Pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, KPU setempat telah menyediakan sebanyak 6.288 TPS tersebar di 13 kabupaten/kota dengan target partisipasi pemilih sekitar 77,5 persen.
Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih Sulteng mencapai 83,90 persen.
"Kita memiliki investasi partisipasi 'electoral' pada Pemilu tahun sebelumnya. Prestasi ini yang menjadi rujukan kita dalam meningkatkan partisipasi pemilih," demikian Sahran.
"Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pilkada Sulteng senilai Rp158 miliar lebih dan yang sudah terealisasi sekitar Rp10 miliar lebih atau 15,5 persen," kata Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming saat di hubungi, di kota Palu, Rabu.
Dana ratusan miliar untuk kepentingan pembiayaan pesta demokrasi di provinsi tersebut diserahkan Pemerintah Sulteng didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dana itu juga diteken sebelumnya oleh kedua belah pihak, atas instruksi melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagaimana perintah Undang-Undang. Dana yang dikucurkan pemerintah setempat, digunakan sejak dimulainya tahapan pilkada hingga berakhirnya seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan.
"Saat ini dana masih tersisa Rp123 miliar lebih dari realisasi Rp10 miliar lebih. Dan sisanya, selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan seluruh tahapan hingga selesainya kegiatan, termasuk pengadaan logistik pilkada," ungkap Lamaming.
Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini KPU tengah melaksanakan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pada pemutakhiran data pemilih serentak di seluruh kabupaten/kota di Sulteng yang berlangsung selama sebulan sejak tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus mendatang.
Sebelumnya, Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden menjelaskan, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pihaknya menyiapkan 6.288 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melaksanakan tugas pencoklitan.
"Satu petugas PPDP melakukan pencoklitan pada satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujar Sahran.
Pada Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, KPU setempat telah menyediakan sebanyak 6.288 TPS tersebar di 13 kabupaten/kota dengan target partisipasi pemilih sekitar 77,5 persen.
Ia menyebutkan, pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi pemilih Sulteng mencapai 83,90 persen.
"Kita memiliki investasi partisipasi 'electoral' pada Pemilu tahun sebelumnya. Prestasi ini yang menjadi rujukan kita dalam meningkatkan partisipasi pemilih," demikian Sahran.