Parigi (ANTARA) -
Pemerintah Pusat membantu petani di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melalui program peremajaan kakao seluas 86 hektare dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020.
"Program peremajaan kakao murni dari APBN melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan langsung kepada kelompok tani," kata Pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong Rahmatia di Parigi, Jumat.
Dia menjelaskan, Dinas TPHP sebagai dinas teknis hanya bertugas memonitor dan pendampingan program, tetapi memiliki kewenangan mengusulkan kelompok tani untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Di Parigi Moutong, sub sektor perkebunan komoditas kakao masih menjadi salah satu tanaman yang diminati petani, karena harganya cukup stabil, selain kelapa dan cengkeh.
Dia memaparkan, tahun ini program peremajaan kakao menyasar delapan kelompok tani di Parigi Moutong yakni, Kelompok Tani Bukit Indah Desa Margapura 19 hektare, Bukit Makmur, Tunas Harapan Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu masing-masing 11 hektare.
Kemudian, kelompok Karya Tani 13 hektare dan Sumber Rezeki Dua Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino 13 hektare.
Selanjutnya, Kelompok Insan Bersatu sembilan hektare dan Ogotuo Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan 11 hektare, serta kelompok Bina Karya Desa Sausu Piore Kecamatan Sausu 14 hektare.
"Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran peremajaan merupakan sentra penghasil kakao," kata Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Parigi Moutong ini.
Dia mengatakan program tersebut sudah terealisasi bahkan petani sudah menanam.
Petani kakao kata dia, juga mendapat jatah pupuk NPK dari perusahaan mitra khusus tanaman itu sebanyak 3.250 ton, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan produksi kakao ke depan.
Pada 2019 luas lahan perkebunan kakao di Parigi Moutong mencapai 68 ribu hektare dengan produksi sebesar 25.318 kilogram dengan rata-rata produktivitas 610 kilogram/hektare.
"Sekarang petani semakin percaya diri, karena hasil produksi mereka dibeli langsung oleh sejumlah perusahaan mitra khusus tanaman kakao, dan perusahaan membeli hasil bumi mereka sesuai harga pasar," kata Rahmatia.
"Program peremajaan kakao murni dari APBN melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan langsung kepada kelompok tani," kata Pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Parigi Moutong Rahmatia di Parigi, Jumat.
Dia menjelaskan, Dinas TPHP sebagai dinas teknis hanya bertugas memonitor dan pendampingan program, tetapi memiliki kewenangan mengusulkan kelompok tani untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Di Parigi Moutong, sub sektor perkebunan komoditas kakao masih menjadi salah satu tanaman yang diminati petani, karena harganya cukup stabil, selain kelapa dan cengkeh.
Dia memaparkan, tahun ini program peremajaan kakao menyasar delapan kelompok tani di Parigi Moutong yakni, Kelompok Tani Bukit Indah Desa Margapura 19 hektare, Bukit Makmur, Tunas Harapan Desa Kotanagaya, Kecamatan Bolano Lambunu masing-masing 11 hektare.
Kemudian, kelompok Karya Tani 13 hektare dan Sumber Rezeki Dua Desa Tinombala, Kecamatan Ongka Malino 13 hektare.
Selanjutnya, Kelompok Insan Bersatu sembilan hektare dan Ogotuo Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan 11 hektare, serta kelompok Bina Karya Desa Sausu Piore Kecamatan Sausu 14 hektare.
"Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran peremajaan merupakan sentra penghasil kakao," kata Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas TPHP Parigi Moutong ini.
Dia mengatakan program tersebut sudah terealisasi bahkan petani sudah menanam.
Petani kakao kata dia, juga mendapat jatah pupuk NPK dari perusahaan mitra khusus tanaman itu sebanyak 3.250 ton, sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan produksi kakao ke depan.
Pada 2019 luas lahan perkebunan kakao di Parigi Moutong mencapai 68 ribu hektare dengan produksi sebesar 25.318 kilogram dengan rata-rata produktivitas 610 kilogram/hektare.
"Sekarang petani semakin percaya diri, karena hasil produksi mereka dibeli langsung oleh sejumlah perusahaan mitra khusus tanaman kakao, dan perusahaan membeli hasil bumi mereka sesuai harga pasar," kata Rahmatia.