Palu (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tengah memfokuskan program kerjanya untuk membantu pemerintah daerah di provinsi tersebut dalam penanggulangan kasus stunting atau kekerdilan.
"Menjadi perhatian kita bersama bagaimana peran PKK dalam menanggulangi stunting, pencegahan dan penanggulangan covid-19," ucap Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Zalzulmida di Palu, Sabtu.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulteng prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang di Sulteng tahun 2018 tercatat sebesar 19,7 persen, angka itu menurun dari hasil Riskesdas 2013 sebesar 24 persen.
Data Pemprov Sulteng juga menyebut bahwa prevalensi balita pendek dan sangat pendek pun juga menurun, dari 41 persen menjadi 32,3 persen, tetapi prevalensi balita kurus dan sangat kurus justru yang mengalami peningkatan dari 9,4 persen menjadi 12,8 persen.
Meski begitu stunting atau kasus kekerdilan menjadi satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Menurut Zalzulmida, keberhasilan program sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan bimbingan dan fasilitasi teknis lembaga terkait.
"Sehingga disarankan program pemerintah daerah atau OPD yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat dapat melibatkan Tim Penggerak PKK secara berjenjang," ujarnya.
Zalzulmida yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulteng itu mengemukakan stunting atau kasus kekerdilan harus diintervemsi oleh PKK dalam rancangan besar gerakan nasional keluarga pelopor perubahan tahun 2020-2024, yang menekankan empat agenda prioritas yakni ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
"Hal ini harus diimplementasikan oleh PKK di semua jenjang tingkatan melalui 10 program pokok PKK," sebutnya.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi itu agar menekan peningkatan kasus stunting, demi mewujudkan pertumbuhan anak dan generasi muda dengan kualitas yang baik.
"Stunting menjadi satu prioritas pembangunan, yang harus menjadi perhatian pemda dan semua pihak, termasuk keluarga, dalam mewujudkan pertumbuhan generasi muda yang sehat," kata Longki.
"Menjadi perhatian kita bersama bagaimana peran PKK dalam menanggulangi stunting, pencegahan dan penanggulangan covid-19," ucap Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah Zalzulmida di Palu, Sabtu.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulteng prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang di Sulteng tahun 2018 tercatat sebesar 19,7 persen, angka itu menurun dari hasil Riskesdas 2013 sebesar 24 persen.
Data Pemprov Sulteng juga menyebut bahwa prevalensi balita pendek dan sangat pendek pun juga menurun, dari 41 persen menjadi 32,3 persen, tetapi prevalensi balita kurus dan sangat kurus justru yang mengalami peningkatan dari 9,4 persen menjadi 12,8 persen.
Meski begitu stunting atau kasus kekerdilan menjadi satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Menurut Zalzulmida, keberhasilan program sangat ditentukan adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat, dengan bimbingan dan fasilitasi teknis lembaga terkait.
"Sehingga disarankan program pemerintah daerah atau OPD yang berkaitan langsung dengan peran serta masyarakat dapat melibatkan Tim Penggerak PKK secara berjenjang," ujarnya.
Zalzulmida yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Sulteng itu mengemukakan stunting atau kasus kekerdilan harus diintervemsi oleh PKK dalam rancangan besar gerakan nasional keluarga pelopor perubahan tahun 2020-2024, yang menekankan empat agenda prioritas yakni ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.
"Hal ini harus diimplementasikan oleh PKK di semua jenjang tingkatan melalui 10 program pokok PKK," sebutnya.
Sebelumnya Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi itu agar menekan peningkatan kasus stunting, demi mewujudkan pertumbuhan anak dan generasi muda dengan kualitas yang baik.
"Stunting menjadi satu prioritas pembangunan, yang harus menjadi perhatian pemda dan semua pihak, termasuk keluarga, dalam mewujudkan pertumbuhan generasi muda yang sehat," kata Longki.