Wagub Sulteng ajak TP-PKK jalin kerja sama lintas perangkat daerah

id Wagub Sulteng ,TP PKK,Sulteng ,Kerja sama lintas perangkat daerah ,Rapat konsultasi

Wagub Sulteng ajak TP-PKK jalin kerja sama lintas perangkat daerah

Wagub Sulteng Ma'mun Amir menyampaikan sambutan pada kegiatan Rapat Konsultasi TP PKK se-Sulteng di Palu, Selasa (23/4/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir mengajak Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) se-Sulteng meningkatkan kinerja melalui kerja sama dengan lintas perangkat daerah sebagai mitra kerja, guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.
 
"Rapat konsultasi ini merupakan salah satu wadah untuk membahas dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK guna mewujudkan kesejahteraan keluarga," katanya saat Rapat Konsultasi TP PKK se-Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 di Palu, Selasa.
 
Dia mengharapkan forum ini dapat meningkatkan motivasi kader PKK dalam pengembangan program PKK yang kreatif dan inovatif.
 
Ia mengatakan masih terdapat program dan kegiatan yang telah ditetapkan namun belum dapat dilakukan oleh pemerintah.

Menurut dia, akan lebih efektif bila dilaksanakan melalui dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TP PKK, secara berkesinambungan.
 
Untuk itu, dukungan TP PKK sebagai mitra pemerintah perlu dioptimalkan oleh perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan programnya dengan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar dapat memfasilitasi kegiatan PKK di seluruh tingkatan.
 
"Karakteristik dan kelebihan gerakan PKK yang tumbuh dan berkembang dari keluarga dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat serta berada langsung di tengah masyarakat merupakan potensi yang perlu diberdayakan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi di daerah," ujarnya.
 
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas pengukuhan ketua TP PKK kabupaten/kota sebagai ketua tim pembina posyandu.
 
Ma'mun Amir mengatakan posyandu saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi mitra pemerintah desa dalam mendukung pembangunan yang sejalan dengan otonomi desa, sesuai dengan Undang Undang Nomor 2014 tentang Desa.
 
"Konsekuensi dari penguatan posisi seperti ini menuntut kesiapan segenap jajaran Tim Penggerak PKK untuk lebih tertib dalam pengelolaan posyandu," ujarnya.
 
Ia juga berharap TP PKK berpartisipasi mendorong keluarga-keluarga miskin di pedesaan untuk berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.
 
Dia berharap, forum ini mempunyai nilai manfaat yang besar bagi perkembangan gerakan PKK dengan perlunya penajaman program prioritas gerakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan gerakan di semua jenjang.
 
"Selain itu, program pelayan sosial dasar di posyandu tidak hanya fokus pada aspek kesehatan dasar saja tetapi juga aspek pendidikan dasar dan aspek ekonomi keluarga," katanya.

Ketua TP PKK Sulawesi Tengah Vera Rompas Mastura menyampaikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK pada hakikatnya harus bersinergi dengan pemerintah daerah.
 
"Tim Penggerak PKK akan terus saling berkoordinasi guna menyamakan persepsi untuk menyelesaikan segala permasalahan," ujarnya.