Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pekerja migran bisa diakses pada Maret 2026, ungkap Wakil Menteri Christina Aryani.
Christina, lewat rilis pers, menjelaskan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terkait KUR Pekerja Migran saat ini telah resmi dialihkan ke Kementerian P2MI dari yang sebelumnya berada di bawah wewenang Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
“Dengan peralihan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ini, Kementerian P2MI sudah bisa langsung menjalankan program KUR penempatan pekerja migran,” kata dia usai memimpin rapat terkait percepatan penyaluran KUR Pekerja Migran, Kamis.
Kementerian P2MI mencatat bahwa saat ini terdapat 14 bank penyalur dengan total plafon pembiayaan KUR mencapai Rp331 miliar.
Kementerian P2MI akan segera menuntaskan perjanjian kerja sama dengan seluruh bank penyalur dalam waktu dua minggu ke depan, kata Christina.
Tidak hanya itu, dia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran, agar memahami mekanisme dan cara mengakses KUR.
“Kami ingin memastikan masyarakat paham bagaimana mengakses KUR ini secara mudah dan tepat,” kata sang wamen.
Ia juga meminta jajarannya menyiapkan panduan visual yang akan disebarluaskan melalui media sosial serta didukung promosi melalui bank-bank penyalur.
“Kami ingin KUR ini benar-benar efektif dan membantu pekerja migran Indonesia sejak tahap persiapan keberangkatan,” kata dia.
