Jakarta (ANTARA) - Pada Selasa besok (17/8/2021) Indonesia genap berusia 76 tahun. Perayaan hari kemerdekaan tahun ini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
Untuk kedua kalinya, Ibu Pertiwi harus merayakan hari besarnya di tengah badai pandemi Covid-19. Kendati dalam situasi pandemi, namun diyakini penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR yang dihelat di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, tidak akan mengurangi khidmatnya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan mengenai penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.
Sekitar pukul 08.15 WIB, dia bersama rombongan tiba di Komplek Parlemen Jakarta. Seperti biasanya, dia mengenakan baju adat. Untuk sidang tahun ini, dia mengenakan pakaian adat Badui. Sedangkan Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, mengenakan pakaian adat dari daerah Sulawesi Barat.
Setibanya di Komplek Parlemen, mereka berdua, Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, langsung menuju ruang utama untuk memulai Sidang Tahunan.
Saat masuk, Jokowi juga menyapa para pejabat dan petinggi negara yang terlebih dahulu sudah berada di dalam ruangan untuk menunggu kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta. Setelah itu, prosesi mengheningkan cipta dipimpin langsung Soesatyo.
"Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia," kata dia.
Ia yang tampak mengenakan jas dan peci berwarna hitam, juga mendoakan seluruh masyarakat Indonesia agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pahlawan.
Sebagai pembuka sidang, dia juga menyapa Jokowi, Ma'rif Amin, mantan Presiden Prof Dr (Hc) Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden, Dr Hamzah Haz PhD, mantan Wakil Presiden, Drs Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, Prof Dr Boediono, Puan, dan Lanyalla, serta pada duta besar hingga para insan pers.
Berdasarkan daftar hadir menurut Sekretariat Jenderal MPR, telah hadir 363 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD baik secara fisik maupun virtual.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 dan pasal 254 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPR, serta pasal 261 ayat 5 Peraturan Tatata Tertib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Di awal pidatonya, Soesatyo mengajak semua orang untuk tetap bersyukur karena di tengah pandemi Covid-19, kegiatan kenegaraan masih bisa tetap dilaksanakan dengan sederhana namun penuh khidmat.
Tahun ini merupakan kedua kalinya Indonesia harus merayakan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di tengah badai Covid-19. "Alhamdulillah, Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita," ujar dia.
Sidang Tahunan MPR juga menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Tantangan Indonesia
Pada usia Indonesia yang akan genap 76 tahun pada Selasa (17/8), Ibu Pertiwi masih banyak dihadapkan dengan persoalan bangsa. Sungguhpun tanpa pandemi Covid-19, sejatinya masih banyak pekerjaan di persada Indonesia yang mesti diselesaikan.
Covid-19 yang sudah menghantui sejak dua tahun terakhir membawa dampak perubahan yang begitu signifikan. Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, namun kondisi itu betul-betuk mengubah tatanan kehidupan di segala sektor tanpa terkecuali. Bahkan, di sektor pertahanan dan keamanan negara pun ikut berimbas.
"Semua masyarakat merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan," kata dia.
Dampak utama dari virus yang pertama kali diketahui menjangkit di Wuhan, Provinsi Hubei, China itu yakni semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat. Imbasnya, pendapatan menjadi turun drastis, pemutusan hubungan kerja hingga tidak ada kesempatan kerja.
Dampak lainnya ialah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat pengusaha kecil maupun menegah.
"Pandemi Covid-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru," ujar dia.
Kebiasaan baru tersebut mulai dari belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak fisik, serta membiasakan diri dengan cara-cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi atau hubungan sosial di masyarakat.
Di sektor pendidikan, anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kendati ada kebijakan pembelajaran jarak jauh, namun hal itu juga memengaruhi efektifitas dan proses belajar mengajar.
Meskipun pembelajaran secara virtual juga berdampak positif terhadap kemampuan adaptasi pemanfaatan teknologi dan informasi, namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa, kata dia.
"Sebab, kita tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi juga pembentukan karakter anak didik," ujarnya.
Dalam sidang itu, ia juga mengajak semua pihak untuk terus menggelorakan semangat kemerdekaan. Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, masyarakat diajak menggelorakan semangat untuk mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Setelah Indonesia genap berusia 76 tahun, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, bersatu dan optimistis. Sehingga, Indonesia memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.
Apresiasi pemerintah
Adanya sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, mendapat apresiasi dari MPR dalam Sidang Tahunan.
MPR mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang telah digagas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial.
Kemudian hal itu direalisasikan pula dalam beragam skema dan saluran, menggeser anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan perusahaan.
Selain itu, adanya bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang dinilai tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat semua elemen masyarakat kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orangtua dan sanak-saudara yang meninggal dunia terpapar virus.
Oleh sebab itu, MPR mengimbau seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas dan kematian akibat Covid-19.
Selain itu, Soesatyojuga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kekuatan bersama, mendukung kebijakan pemerintah. Ke depan diharapkan tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin dan lain sebagainya.
Kemudian, diharapkan tidak ada lagi penimbunan obat, oksigen, dan peralatan kesehatan maupun narasi-narasi kontraproduktif yang mengganggu keprihatinan dan fokus kita bersama dalam menangani Covid-19.
Terakhir, di usia Indonesia yang sudah menginjak 76 tahun, diharapkan Ibu Pertiwi terus maju dan berkembang dan tentunya sesuai tema kemerdekaan tahun ini yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Beragam permasalahan bangsa termasuk pandemi Covid-19 dapat segera diatasi melalui semangat dan jiwa gotong royong.
Untuk kedua kalinya, Ibu Pertiwi harus merayakan hari besarnya di tengah badai pandemi Covid-19. Kendati dalam situasi pandemi, namun diyakini penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR yang dihelat di Gedung Nusantara Komplek Parlemen, Jakarta, tidak akan mengurangi khidmatnya.
Hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan mengenai penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia.
Sekitar pukul 08.15 WIB, dia bersama rombongan tiba di Komplek Parlemen Jakarta. Seperti biasanya, dia mengenakan baju adat. Untuk sidang tahun ini, dia mengenakan pakaian adat Badui. Sedangkan Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin, mengenakan pakaian adat dari daerah Sulawesi Barat.
Setibanya di Komplek Parlemen, mereka berdua, Ketua DPR, Puan Maharani, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, langsung menuju ruang utama untuk memulai Sidang Tahunan.
Saat masuk, Jokowi juga menyapa para pejabat dan petinggi negara yang terlebih dahulu sudah berada di dalam ruangan untuk menunggu kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta. Setelah itu, prosesi mengheningkan cipta dipimpin langsung Soesatyo.
"Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa agar Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia," kata dia.
Ia yang tampak mengenakan jas dan peci berwarna hitam, juga mendoakan seluruh masyarakat Indonesia agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pahlawan.
Sebagai pembuka sidang, dia juga menyapa Jokowi, Ma'rif Amin, mantan Presiden Prof Dr (Hc) Megawati Soekarnoputri, mantan Presiden Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden, Dr Hamzah Haz PhD, mantan Wakil Presiden, Drs Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, Prof Dr Boediono, Puan, dan Lanyalla, serta pada duta besar hingga para insan pers.
Berdasarkan daftar hadir menurut Sekretariat Jenderal MPR, telah hadir 363 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD baik secara fisik maupun virtual.
Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 5 Peraturan Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 dan pasal 254 ayat 5 Peraturan Tata Tertib DPR, serta pasal 261 ayat 5 Peraturan Tatata Tertib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
Di awal pidatonya, Soesatyo mengajak semua orang untuk tetap bersyukur karena di tengah pandemi Covid-19, kegiatan kenegaraan masih bisa tetap dilaksanakan dengan sederhana namun penuh khidmat.
Tahun ini merupakan kedua kalinya Indonesia harus merayakan ulang tahun ke-76 Republik Indonesia di tengah badai Covid-19. "Alhamdulillah, Sidang Tahunan MPR telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik, serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan kita," ujar dia.
Sidang Tahunan MPR juga menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.
Tantangan Indonesia
Pada usia Indonesia yang akan genap 76 tahun pada Selasa (17/8), Ibu Pertiwi masih banyak dihadapkan dengan persoalan bangsa. Sungguhpun tanpa pandemi Covid-19, sejatinya masih banyak pekerjaan di persada Indonesia yang mesti diselesaikan.
Covid-19 yang sudah menghantui sejak dua tahun terakhir membawa dampak perubahan yang begitu signifikan. Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, namun kondisi itu betul-betuk mengubah tatanan kehidupan di segala sektor tanpa terkecuali. Bahkan, di sektor pertahanan dan keamanan negara pun ikut berimbas.
"Semua masyarakat merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan," kata dia.
Dampak utama dari virus yang pertama kali diketahui menjangkit di Wuhan, Provinsi Hubei, China itu yakni semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat. Imbasnya, pendapatan menjadi turun drastis, pemutusan hubungan kerja hingga tidak ada kesempatan kerja.
Dampak lainnya ialah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat pengusaha kecil maupun menegah.
"Pandemi Covid-19 juga memaksa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru," ujar dia.
Kebiasaan baru tersebut mulai dari belajar dan bekerja dari rumah, menjaga jarak fisik, serta membiasakan diri dengan cara-cara baru menjaga kesehatan yang juga berdampak terhadap merenggangnya kohesi atau hubungan sosial di masyarakat.
Di sektor pendidikan, anak didik tidak dapat lagi melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Kendati ada kebijakan pembelajaran jarak jauh, namun hal itu juga memengaruhi efektifitas dan proses belajar mengajar.
Meskipun pembelajaran secara virtual juga berdampak positif terhadap kemampuan adaptasi pemanfaatan teknologi dan informasi, namun keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa, kata dia.
"Sebab, kita tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi juga pembentukan karakter anak didik," ujarnya.
Dalam sidang itu, ia juga mengajak semua pihak untuk terus menggelorakan semangat kemerdekaan. Dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, masyarakat diajak menggelorakan semangat untuk mewujudkan Visi Indonesia Masa Depan menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Setelah Indonesia genap berusia 76 tahun, maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak untuk melahirkan generasi muda yang tangguh, bersatu dan optimistis. Sehingga, Indonesia memiliki kesiapan untuk mengambil alih estafet kepemimpinan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.
Apresiasi pemerintah
Adanya sejumlah kebijakan yang diambil oleh pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air, mendapat apresiasi dari MPR dalam Sidang Tahunan.
MPR mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang telah digagas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Misalnya realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial.
Kemudian hal itu direalisasikan pula dalam beragam skema dan saluran, menggeser anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan perusahaan.
Selain itu, adanya bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN adalah langkah kebijakan yang dinilai tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 tidak hanya meruntuhkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya, tetapi secara nyata telah membuat semua elemen masyarakat kehilangan sahabat, kerabat, anak, istri, suami, orangtua dan sanak-saudara yang meninggal dunia terpapar virus.
Oleh sebab itu, MPR mengimbau seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan, menjaga jarak, membatasi interaksi, serta melakukan vaksinasi untuk mencegah dan menurunkan tingkat persebaran, tingkat fatalitas dan kematian akibat Covid-19.
Selain itu, Soesatyojuga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun kekuatan bersama, mendukung kebijakan pemerintah. Ke depan diharapkan tidak ada lagi pengambilan paksa jenazah yang terkonfirmasi Covid-19, tidak ada lagi pemalsuan sertifikat vaksin dan lain sebagainya.
Kemudian, diharapkan tidak ada lagi penimbunan obat, oksigen, dan peralatan kesehatan maupun narasi-narasi kontraproduktif yang mengganggu keprihatinan dan fokus kita bersama dalam menangani Covid-19.
Terakhir, di usia Indonesia yang sudah menginjak 76 tahun, diharapkan Ibu Pertiwi terus maju dan berkembang dan tentunya sesuai tema kemerdekaan tahun ini yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Beragam permasalahan bangsa termasuk pandemi Covid-19 dapat segera diatasi melalui semangat dan jiwa gotong royong.