Mayumba, Sulteng (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis J. Hehi meminta kepada seluruh kepala desa agar segera merealisasikan penanaman cabai seluas satu hektare di tiap desa untuk pengendalian inflasi.
"Kita memilih cabe untuk dikembangkan karena komoditas ini paling cocok dan potensial untuk ditanam di daerah kita," kata Delis dalam pengarahannya di hadapan para kepala desa se-Kecamatan Mori Utara di Mayumba, Rabu (14/9).
Para kepala desa di kecamatan itu dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) Rp300 juta/desa dan teknis pelaksanaan serta pembiayaan program penanaman cabai 1 ha/desa yang akan dilaksanakan mulai 2022 ini.
Bupati menjelaskan bahwa menghadapi ancaman inflasi, ada dua komoditas penyebab utama inflasi di Indonesia yakni harga cabai dan bawang merah.
"Setelah kita kaji kondisi daerah, baik faktor iklim, tanah maupun petani, maka kita memilih untuk mengembangkan tanaman cabe, dengan target satu hektare tiap desa," ujar Delis pada acara yang dihadiri Kadis Pertanian Morut, Abbas Matoori.
Di Morut terdapat 122 desa yang semuanya memilki potensi untuk tananam cabai, sehingga dalam bulan Oktober ini akan terbuka 120-an hektare tanaman cabai.
"Dengan sistem budidaya yang baik (good agricultural practice), setiap hektare diproyeksikan menghasilkan lima ton cabe setiap musim tanam," ujar Sekretaris Dinas Pertanian Morut Jasrion Ampugo, SP di lokasi kegiatan iitu.
"Bila harga cabai rata-rata Rp40.000/kg, maka nilai panen akan mencapai Rp200 juta/ha. Jadi tidak saja akan menambah penghasilan desa, tetapi juga akan membuat stok cabai di pasaran melimpah sehingga inflasi akan terkendali," ujarnya.
Untuk melaksanakan program ini, Pemkab Morut mengalokasikan dana sebesar Rp7.112.500/hektare untuk biaya budidaya, yang terdiri atas biaya sarana produksi 2.112.500 dan biaya budidaya seperti penyiapan lahan, pengolahan tanah, pembuatan bedeng, penyemprotan, penanaman, pemupukan dan penyiraman sebesar Rp5.000.000
Biaya budidaya ini akan disalurkan ke desa melalui PKK Desa untuk melaksanakan budidaya, sedangkan biaya produksi dikelola langsung oleh Dinas Pertanian yang akan menyalurkan sarana produksi ke desa berupa benih, pupuk dan insektisida.
Terkait bantuan keuangan khusus (BKK) Rp300 juta per desa, Bupati menjelaskan bahwa dana yang merupakan bantuan modal usaha ini dibagi tiga yakni untuk kelompok petani-nelayan Rp100 juta/desa, kelompok usaha perempuan Rp100 juta/desa dan kelompok pemuda Rp100 juta/desa.
"Kita berharap dengan BKK ini, akan tumbuh usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru di semua desa yang akan memperkuat perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
"Kita memilih cabe untuk dikembangkan karena komoditas ini paling cocok dan potensial untuk ditanam di daerah kita," kata Delis dalam pengarahannya di hadapan para kepala desa se-Kecamatan Mori Utara di Mayumba, Rabu (14/9).
Para kepala desa di kecamatan itu dikumpulkan untuk mendapatkan sosialisasi mengenai bantuan keuangan khusus (BKK) Rp300 juta/desa dan teknis pelaksanaan serta pembiayaan program penanaman cabai 1 ha/desa yang akan dilaksanakan mulai 2022 ini.
Bupati menjelaskan bahwa menghadapi ancaman inflasi, ada dua komoditas penyebab utama inflasi di Indonesia yakni harga cabai dan bawang merah.
"Setelah kita kaji kondisi daerah, baik faktor iklim, tanah maupun petani, maka kita memilih untuk mengembangkan tanaman cabe, dengan target satu hektare tiap desa," ujar Delis pada acara yang dihadiri Kadis Pertanian Morut, Abbas Matoori.
Di Morut terdapat 122 desa yang semuanya memilki potensi untuk tananam cabai, sehingga dalam bulan Oktober ini akan terbuka 120-an hektare tanaman cabai.
"Dengan sistem budidaya yang baik (good agricultural practice), setiap hektare diproyeksikan menghasilkan lima ton cabe setiap musim tanam," ujar Sekretaris Dinas Pertanian Morut Jasrion Ampugo, SP di lokasi kegiatan iitu.
"Bila harga cabai rata-rata Rp40.000/kg, maka nilai panen akan mencapai Rp200 juta/ha. Jadi tidak saja akan menambah penghasilan desa, tetapi juga akan membuat stok cabai di pasaran melimpah sehingga inflasi akan terkendali," ujarnya.
Untuk melaksanakan program ini, Pemkab Morut mengalokasikan dana sebesar Rp7.112.500/hektare untuk biaya budidaya, yang terdiri atas biaya sarana produksi 2.112.500 dan biaya budidaya seperti penyiapan lahan, pengolahan tanah, pembuatan bedeng, penyemprotan, penanaman, pemupukan dan penyiraman sebesar Rp5.000.000
Biaya budidaya ini akan disalurkan ke desa melalui PKK Desa untuk melaksanakan budidaya, sedangkan biaya produksi dikelola langsung oleh Dinas Pertanian yang akan menyalurkan sarana produksi ke desa berupa benih, pupuk dan insektisida.
Terkait bantuan keuangan khusus (BKK) Rp300 juta per desa, Bupati menjelaskan bahwa dana yang merupakan bantuan modal usaha ini dibagi tiga yakni untuk kelompok petani-nelayan Rp100 juta/desa, kelompok usaha perempuan Rp100 juta/desa dan kelompok pemuda Rp100 juta/desa.
"Kita berharap dengan BKK ini, akan tumbuh usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baru di semua desa yang akan memperkuat perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.