Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) menyiapkan keperluan data-data dan informasi yang benar menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada Februari 2023.
"Ini salah satu agenda penting, sehingga seluruh OPD di lingkungan Pemkot Palu perlu menyediakan data, penyajian informasi yang benar, cepat dan kredibel," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido di Palu, Jumat.
Ia mengemukakan, pada agenda pemeriksaan tahunan ini perlu kolaborasi semua OPD supaya proses ini dapat berjalan dengan baik, terfasilitasi secara maksimal.
Maka laporan keuangan menjadi bagian utama yang harus disiapkan, sebagaimana salah satu arah kebijakan Pemkot Palu yang tertuang dalam misinya yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
"Dengan begitu diharapkan pengelolaan kinerja dan keuangan bisa berada pada rel pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta jauh dari korupsi dan BPK memiliki kewenangan menyimpulkan hasil pemeriksaan mereka dalam bentuk rekomendasi," ujarnya.
Wakil wali kota memaparkan, di bulan ini juga Pemkot sedang menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah(LAKIP) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Palu
Maka, semua pihak yang terlibat diharap dapat mengasah kemampuan, sehingga dapat menyajikan laporan secara baik dan berkualitas, supaya setiap aparatur di organisasi mengetahui peran masing-masing dan kontribusi dalam mewujudkan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci yang ada.
"Itulah sebabnya diperlukan kolaborasi lintas OPD, karena setiap tahun ada namanya pemeriksaan keuangan dan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik," ucapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, berkat kinerja yang baik, pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Palu berada di angka 5,97 persen dengan bertumpu pada sektor konstruksi, perdagangan dan administrasi pemerintahan serta jaminan sosial.
Lalu, tahun 2022 tingkat pengangguran di ibu kota Sulteng menurun di angka 5,12persen, angka kemiskinan juga menurun di angka 6,63 persen, dan indeks pembangunan manusia berada di angka 82,2, sehingga menempati posisi terbaik dari seluruh kabupaten/kota di provinsi ini (BPS 2022).
"Kami berharap dari hasil pemeriksaan nanti bisa menunjukkan hal positif dan mendapat penilaian yang baik dari BPK-RI. Pemkot Palu terus berupaya memperbaiki kualitas kinerja dengan berpedoman pada aturan-aturan berlaku," demikian Reny.