Probolinggo, Jatim (antarasulteng.com) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah memboyong sejumlah anggota Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) nelayan, camat, dan kepala desa untuk melihat dari dekat pengelolaan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kabupaten Porobolinggo, Jawa Timur, Jumat.
Penanggung jawab study banding ini Iffat M. Burhan, SPi.MT menjelaskan bahwa kunjungan tiga hari itu dilakukan dalam upaya pengembangan wawasan para nelayan dan staf lintas bidang dan UPT lingkup DKP Sulteng, serta para kepala desa dan camat dari daerah binaan DKP untuk program pemberdayaan masyarakat nelayan dan pantai.
Pengembangan wawasan ini terutama dimaksudkan untuk kepentingan percepatan pengembangan pembangunan perikanan terpadu dengan pendekatan kawasan yang dikembangkan DKP Sulteng sejak dua tahun terakhir di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Unauna.
"Ada dua orang camat, empat kepala desa, delapan nelayann dari Kabupaten Donggala dan Tojo Unauna, seorang pengurus koperasi nelayan dari Tolitoli bersama sejumlah pejabat DKP ikut dalam study banding ini," kata Iffat yang juga Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulteng itu.
Iffat mengatakan PPP Mayangan dipilih sebagai lokasi studi banding karena lokasi ini memiliki pelabuhan perikanan yang melayani 600-an kapal nelayan dan melayani seluruh perizinan yang dibutuhkan nelayan untuk melaut.
"Semua jenis perizinan yang dibutuhkan nelayan seperti surat persetujuan berlayar (SPB), surat keterangan laik operasi untuk kapal (SLO), surat keterangan asal ikan (SKAI), izin nelayan tandon (penangkapan ikan antardaerah) serta rekomendasi untuk pengurusan sirat izin penangkapan ikan (SIPI) sudah bisa diurus di pelabuhan ini," kata Kepala PPP Mayangan Kartono Umar saat menerima tim DKP Sulteng di kantornya, Jumat.
Di kawasan PPP Mayangan itu juga tumbuh usaha industri pengolahan hasil perikanan dan memiliki kawasan hutan bakau yang dikelola secara lestari menjadi sebuah resor wisata yang dikelola investor swasta yakni BeeJay Bakau Resort (BJBR) dan dikunjungi banyak wisatawan setiap pekan.
"Kita ingin memotret seluruh kegiatan di lokasi ini untuk memperkaya pengalaman dan wawasan serta bahan informasi yang bisa diterapkan dalam pengembangan kawasan perikanan terpadu di daerah kita," kata Kepala DKP Sulteng Hasanuddin Atjo yang memimpin tim study banding itu.
Menurut Atjo, pihaknya sedang mengembangkan pembangunan perikanan terpadu dengan pendekatan kawasan di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Unauna, dengan melibatkan semua unit kerja lintas bidang dan UPT di lingkungan DKP serta lintas sektor terkait seperti kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, pemuda dan wanita, KB, serta lingkungan hidup.
"Dengan program pembangunan terpadu ini kita ingin mengukur sejauh mana kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan dalam periode waktu tertentu," katanya.
Dalam program ini, pemerintah provinsi mengintervensi beberapa kegiatan masyarakat nelayan dan pantai dengan menyediakan berbagai sarana, prasarana dan fasilitas, pendampingan, pelatihan dan suti banding sehingga masyarakat bisa lebih cepat mengembangkan diri untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan mereka.
"Dari kunjungan ke PPP Mayangan, kita berharap ada hal-hal baru yang bisa direplikasi di Sulteng, seperti mislanya pemberdayaan hutan bakau secara lestari sebagai obyek wisata, walau pengelolaannya masih dalam skala kecil sesuai kondisi daerah," ujarnya.
Camat Talatako, Kabupaten Tojo Unauna Hardino mengaku bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat karena kecamatan yang dipimpinnya memiliki potensi kelautan dan perikanan serta kawasan mangrove yang jauh lebih baik dari PPP Mayangan, namun belum dikelola dengan baik karena keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas serta kemampuan SDM nelayan.
Selama dua hari di PPP Mayangan, tim study banding DKP Sulteng melihat dari dekat kegiatan pendaratan ikan, unit pengolahan ikan, resor wisata bakau, dan bertatap muka dengan pimpinan PPP Mayangan dan Dinas KP Jawa Timur serta manajemen BJBR yang mengelola resor wisata bakau dengan sistem sewa selama 30 tahun itu.
Penanggung jawab study banding ini Iffat M. Burhan, SPi.MT menjelaskan bahwa kunjungan tiga hari itu dilakukan dalam upaya pengembangan wawasan para nelayan dan staf lintas bidang dan UPT lingkup DKP Sulteng, serta para kepala desa dan camat dari daerah binaan DKP untuk program pemberdayaan masyarakat nelayan dan pantai.
Pengembangan wawasan ini terutama dimaksudkan untuk kepentingan percepatan pengembangan pembangunan perikanan terpadu dengan pendekatan kawasan yang dikembangkan DKP Sulteng sejak dua tahun terakhir di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Unauna.
"Ada dua orang camat, empat kepala desa, delapan nelayann dari Kabupaten Donggala dan Tojo Unauna, seorang pengurus koperasi nelayan dari Tolitoli bersama sejumlah pejabat DKP ikut dalam study banding ini," kata Iffat yang juga Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Bidang Perikanan Tangkap DKP Sulteng itu.
Iffat mengatakan PPP Mayangan dipilih sebagai lokasi studi banding karena lokasi ini memiliki pelabuhan perikanan yang melayani 600-an kapal nelayan dan melayani seluruh perizinan yang dibutuhkan nelayan untuk melaut.
"Semua jenis perizinan yang dibutuhkan nelayan seperti surat persetujuan berlayar (SPB), surat keterangan laik operasi untuk kapal (SLO), surat keterangan asal ikan (SKAI), izin nelayan tandon (penangkapan ikan antardaerah) serta rekomendasi untuk pengurusan sirat izin penangkapan ikan (SIPI) sudah bisa diurus di pelabuhan ini," kata Kepala PPP Mayangan Kartono Umar saat menerima tim DKP Sulteng di kantornya, Jumat.
Di kawasan PPP Mayangan itu juga tumbuh usaha industri pengolahan hasil perikanan dan memiliki kawasan hutan bakau yang dikelola secara lestari menjadi sebuah resor wisata yang dikelola investor swasta yakni BeeJay Bakau Resort (BJBR) dan dikunjungi banyak wisatawan setiap pekan.
"Kita ingin memotret seluruh kegiatan di lokasi ini untuk memperkaya pengalaman dan wawasan serta bahan informasi yang bisa diterapkan dalam pengembangan kawasan perikanan terpadu di daerah kita," kata Kepala DKP Sulteng Hasanuddin Atjo yang memimpin tim study banding itu.
Menurut Atjo, pihaknya sedang mengembangkan pembangunan perikanan terpadu dengan pendekatan kawasan di Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala dan Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Unauna, dengan melibatkan semua unit kerja lintas bidang dan UPT di lingkungan DKP serta lintas sektor terkait seperti kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, pemuda dan wanita, KB, serta lingkungan hidup.
"Dengan program pembangunan terpadu ini kita ingin mengukur sejauh mana kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan dalam periode waktu tertentu," katanya.
Dalam program ini, pemerintah provinsi mengintervensi beberapa kegiatan masyarakat nelayan dan pantai dengan menyediakan berbagai sarana, prasarana dan fasilitas, pendampingan, pelatihan dan suti banding sehingga masyarakat bisa lebih cepat mengembangkan diri untuk meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan mereka.
"Dari kunjungan ke PPP Mayangan, kita berharap ada hal-hal baru yang bisa direplikasi di Sulteng, seperti mislanya pemberdayaan hutan bakau secara lestari sebagai obyek wisata, walau pengelolaannya masih dalam skala kecil sesuai kondisi daerah," ujarnya.
Camat Talatako, Kabupaten Tojo Unauna Hardino mengaku bahwa kunjungan ini sangat bermanfaat karena kecamatan yang dipimpinnya memiliki potensi kelautan dan perikanan serta kawasan mangrove yang jauh lebih baik dari PPP Mayangan, namun belum dikelola dengan baik karena keterbatasan sarana, prasarana dan fasilitas serta kemampuan SDM nelayan.
Selama dua hari di PPP Mayangan, tim study banding DKP Sulteng melihat dari dekat kegiatan pendaratan ikan, unit pengolahan ikan, resor wisata bakau, dan bertatap muka dengan pimpinan PPP Mayangan dan Dinas KP Jawa Timur serta manajemen BJBR yang mengelola resor wisata bakau dengan sistem sewa selama 30 tahun itu.