Bangkep, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir meminta tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) agar terus berkontribusi membangun kualitas hidup masyarakat Banggai Kepulauan berbasis rumah tangga.
"TP-PKK perlu mengoptimalkan segala program kerja dan kegiatan yang dinamis, demi memberi manfaat yang optimal pada masyarakat," kata Ihsan Basir, di Banggai Kepulauan, Ahad, terkait dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-51.
Ihsan Basir mengemukakan TP-PKK merupakan salah satu mitra strategis pemerintah, yang pembentukan kelembagannya dikuatkan dengan ketentuan perundangan. Dengan demikian, TP-PKK merupakan satu komponen pemerintah yang tak terpisahkan.
Oleh karena itu, ujar Ihsan Basir, kehadiran TP-PKK harus memberikan manfaat besar kepada masyarakat, khususnya menopang program - program pemerintah dalam percepatan pembangunan kualitas hidup masyarakat berbasis rumah tangga.
"Artinya keluargalah yang harus fokus perhatian kita, keluargalah yang harus kita berdayakan karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, dimana sebagai tempat pembelajaran pertama bagi putra-putri pemimpin bangsa kelak," ujarnya.
Ia mengemukakan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Banggai Kepulauan saat ini ialah, tingginya angka stunting yang terintegrasi kemiskinan. Dalam konteks ini, sebut dia, keterlibatan TP-PKK sangat dibutuhkan.
Menurut hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) melalui aplikasi elektronik, angka kasus stunting di Banggai Kepulauan pada 2019 tercatat 22,6 persen, atau naik menjadi 23 persen pada 2020.
Kemudian angka kasus stunting di Banggai Kepulauan menurun menjadi 21,54 persen pada 2021, tetapi naik lagi menjadi 21,87 persen pada 2022.
Pemkab Bangkep menargetkan tahun 2023 kasus stunting turun menjadi 16 persen dan sampai tahun 2026 stunting di Banggai Kepulauan tersisa 10 persen. Sementara kemiskinan di Banggai Kepulauan pada tahun 2021 sebanyak 16.330 keluarga atau 13,72 persen tercatat sebagai warga miskin.
Kondisi itu, berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di angka 65,61, berada di bawah IPM Provinsi Sulteng di angka 69,79.
"TP-PKK dapat mengintervensi dengan menggelar program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya gizi ibu hamil dan bayi," ungkapnya.
Menurut dia, dengan mengoptimalkan program tersebut, menjadi satu upaya untuk membuktikan bahwa PKK mampu membantu mempercepat kesejahteraan keluarga melalui pembinaan secara rutin.
"Kami mengharapkan segenap jajaran TP-PKK secara berjenjang di semua tingkatan untuk dapat saling bahu membahu, dengan segenap komponen masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju dan sejahtera," imbuhnya.
"TP-PKK perlu mengoptimalkan segala program kerja dan kegiatan yang dinamis, demi memberi manfaat yang optimal pada masyarakat," kata Ihsan Basir, di Banggai Kepulauan, Ahad, terkait dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-51.
Ihsan Basir mengemukakan TP-PKK merupakan salah satu mitra strategis pemerintah, yang pembentukan kelembagannya dikuatkan dengan ketentuan perundangan. Dengan demikian, TP-PKK merupakan satu komponen pemerintah yang tak terpisahkan.
Oleh karena itu, ujar Ihsan Basir, kehadiran TP-PKK harus memberikan manfaat besar kepada masyarakat, khususnya menopang program - program pemerintah dalam percepatan pembangunan kualitas hidup masyarakat berbasis rumah tangga.
"Artinya keluargalah yang harus fokus perhatian kita, keluargalah yang harus kita berdayakan karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat, dimana sebagai tempat pembelajaran pertama bagi putra-putri pemimpin bangsa kelak," ujarnya.
Ia mengemukakan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Banggai Kepulauan saat ini ialah, tingginya angka stunting yang terintegrasi kemiskinan. Dalam konteks ini, sebut dia, keterlibatan TP-PKK sangat dibutuhkan.
Menurut hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) melalui aplikasi elektronik, angka kasus stunting di Banggai Kepulauan pada 2019 tercatat 22,6 persen, atau naik menjadi 23 persen pada 2020.
Kemudian angka kasus stunting di Banggai Kepulauan menurun menjadi 21,54 persen pada 2021, tetapi naik lagi menjadi 21,87 persen pada 2022.
Pemkab Bangkep menargetkan tahun 2023 kasus stunting turun menjadi 16 persen dan sampai tahun 2026 stunting di Banggai Kepulauan tersisa 10 persen. Sementara kemiskinan di Banggai Kepulauan pada tahun 2021 sebanyak 16.330 keluarga atau 13,72 persen tercatat sebagai warga miskin.
Kondisi itu, berdampak langsung pada indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan yang berada di angka 65,61, berada di bawah IPM Provinsi Sulteng di angka 69,79.
"TP-PKK dapat mengintervensi dengan menggelar program yang berorientasi pada peningkatan gizi masyarakat, khususnya gizi ibu hamil dan bayi," ungkapnya.
Menurut dia, dengan mengoptimalkan program tersebut, menjadi satu upaya untuk membuktikan bahwa PKK mampu membantu mempercepat kesejahteraan keluarga melalui pembinaan secara rutin.
"Kami mengharapkan segenap jajaran TP-PKK secara berjenjang di semua tingkatan untuk dapat saling bahu membahu, dengan segenap komponen masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Banggai Kepulauan yang maju dan sejahtera," imbuhnya.