Palu (ANTARA) -
Menurut dia, berdasarkan data Pemkab Parigi Moutong, dua desa merupakan titik terparah akibat dampak banjir yakni Desa Sienjo dan Sibalago, Kecamatan Toribulu yang menerjang pada Minggu 23 Juni 2024 dari tujuh desa lainnya yang terdampak.
Pemerintah kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memperpanjang durasi tanggap darurat bencana banjir di kabupaten itu selama 30 hari ke depan.
"Setelah tanggap darurat 14 hari berakhir pada 7 Juli 2024, kini dilakukan perpanjangan mulai 8 Juli hingga 6 Agustus mendatang," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong Amirudin dihubungi dari Palu, Selasa.
Ia menjelaskan alasan pemerintah menambah masa tanggap darurat karena penanganan pascabencana belum rampung di sejumlah desa terdampak, sebab membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kondisi tersebut.
Menurut dia, berdasarkan data Pemkab Parigi Moutong, dua desa merupakan titik terparah akibat dampak banjir yakni Desa Sienjo dan Sibalago, Kecamatan Toribulu yang menerjang pada Minggu 23 Juni 2024 dari tujuh desa lainnya yang terdampak.
"Di masa perpanjangan tanggap darurat kegiatan penanganan lebih fokus pada pemulihan infrastruktur," ujarnya.
Status tanggap darurat bencana banjir itu meliputi sembilan desa di tiga kecamatan diantaranya Desa Tanahlanto, Desa Astina, dan Desa Torue di Kecamatan Torue, kemudian Desa Tindaki dan Desa Nambaru di Kecamatan Parigi Selatan, serta Desa Singura, Desa Sibalago, Desa Sienjo dan Desa Toribulu di Kecamatan Toribulu.
Adapun kegiatan pemulihan infrastruktur yakni normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi di Kecamatan Torue dan Desa Sienjo serta perbaikan jembatan yang putus akibat dampak banjir di Desa Singura, Kecamatan Toribulu.
"Pemerintah daerah juga menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga Desa Sibalago yang kehilangan rumah akibat dampak banjir sebanyak 40 kepala keluarga (KK)," kata Amirudin menuturkan.
Ia mengemukakan pada masa tanggap darurat pertama penanganan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang dan pangan, maupun logistik lainnya.
"Pemda berkomitmen mengoptimalkan upaya pemulihan, supaya masyarakat bisa tinggal di tempat lebih layak ke depan. Saat ini masih ada warga bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak akibat dampak banjir," kata dia.