Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) Rifani Pakamundi meminta setiap perangkat desa, terutama kepala desa harus meningkatkan pelayanan kepada publik (masyarakat) di daerah itu.
Rifani Pakamundi di Desa Loli Oge, Sabtu, mengatakan pembangunan kantor desa untuk meningkatkan fasilitas fisik dan merupakan langkah konkret menuju pelayanan publik yang lebih baik.
"Ini pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan seluruh pihak terkait lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang lebih baik di masing-masing desa," kata Rifani Pakamundi.
Ia mengemukakan pemerintah desa harus mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan, mengembangkan potensi lokal, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
"Setiap kantor desa harus mampu menjadi pusat pelayanan yang ramah, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucapnya.
Ia mengatakan setiap kantor desa harus lebih representatif dan modern diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Harapannya perangkat desa dapat semakin profesional dan sigap dalam melayani setiap kebutuhan administrasi masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, kantor desa di Kabupaten Donggala harus mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjaga keterbukaan informasi.
"Ini penting untuk mempercepat modernisasi desa dan meningkatkan efisiensi kerja. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan," ujarnya.
Rifani meminta seluruh perangkat desa agar benar-benar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan publik di daerah itu. "Ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan," tuturnya.
Rifani meminta seluruh perangkat desa agar benar-benar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan publik di daerah itu. "Ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan," tuturnya.