Palu, (antarasulteng.com) - Realisasi belanja pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat hingga Juli 2017 hampir mendekati 50 persen.
Laporan hasil Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Tepra) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Longki Djanggola di Palu, Selasa, menyebutkan realisasi keuangan daerah sudah mencapai 43,89 persen.
"Realisasi keuangan sebesar Rp1,579 triliun dari pagu APBD sebesar Rp3,599 triliun," kata Sekretaris Tepra Yanmart Nainggolan.
Dia mengatakan, capaian realisasi tersebut kurang dari target sebesar 46 persen karena beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Energi Sumber Daya Mineral serapan anggarannya tidak maksimal akibat adanya aturan yang membuat pelaksanaan anggaran terhambat.
Dari total realisasi tersebut masing-masing belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1,049 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp2,151 triliun.
Sementara realisasi belanja langsung sebesar Rp530,2 miliar dari total belanja langsung sebesar Rp1,4 triliun.
Yanmart mengatakan, realisasi keuangan daerah tersebut masih sangat realistis bila dibandingkan dengan realisasi keuangan daerah pada tiga tahun terakhir.
Yanmart mengatakan, beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran seperti Kemenkeu belum mentransfer dana alokasi khusus yang kedua sehingga pencairan paket pekerjaan yang bersumber dari DAK belum dapat dilakukan.
Selanjutnya, dana DAK pada Dinas ESDM juga tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan aturan pelaksanaannya yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. (skd)
Laporan hasil Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Tepra) Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin Gubernur Longki Djanggola di Palu, Selasa, menyebutkan realisasi keuangan daerah sudah mencapai 43,89 persen.
"Realisasi keuangan sebesar Rp1,579 triliun dari pagu APBD sebesar Rp3,599 triliun," kata Sekretaris Tepra Yanmart Nainggolan.
Dia mengatakan, capaian realisasi tersebut kurang dari target sebesar 46 persen karena beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Energi Sumber Daya Mineral serapan anggarannya tidak maksimal akibat adanya aturan yang membuat pelaksanaan anggaran terhambat.
Dari total realisasi tersebut masing-masing belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp1,049 triliun dari total belanja tidak langsung sebesar Rp2,151 triliun.
Sementara realisasi belanja langsung sebesar Rp530,2 miliar dari total belanja langsung sebesar Rp1,4 triliun.
Yanmart mengatakan, realisasi keuangan daerah tersebut masih sangat realistis bila dibandingkan dengan realisasi keuangan daerah pada tiga tahun terakhir.
Yanmart mengatakan, beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran seperti Kemenkeu belum mentransfer dana alokasi khusus yang kedua sehingga pencairan paket pekerjaan yang bersumber dari DAK belum dapat dilakukan.
Selanjutnya, dana DAK pada Dinas ESDM juga tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan aturan pelaksanaannya yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. (skd)