Pemprov Sulteng minta pemda kabupaten/kota pacu realisasi anggaran

id Pemprov Sulteng,Realisasi APBD,Sekda Sulteng,Novalina,Apbd sulteng,Apbd kabupaten dan kota

Pemprov Sulteng minta pemda kabupaten/kota pacu realisasi anggaran

Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Novalina menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi pelaporan dan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng, berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, di Kota Palu, Senin (20/11/2023) (ANTARA/HO-Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Sulteng)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) meminta kepada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi itu agar memacu atau mempercepat realisasi anggaran.

"Tolong koordinasi lebih intens lagi, dengan perangkat daerah dan pastikan di sisa waktu satu setengah bulan betul - betul anggaran terealisasi maksimal," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina di Kota Palu, Senin.

Novalina memimpin rapat koordinasi pelaporan dan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng, berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, di Kota Palu.

Dalam rapat koordinasi itu dipaparkan bahwa total realisasi APBD 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng hingga Oktober 2023 belum mencapai 70 persen atau hanya 63,11 persen.

Pemprov Sulteng menganggap bahwa  capaian realisasi APBD sebesar 63,11 persen belum maksimal. Karena, sebahagian besar kabupaten dan kota realisasi anggarannya belum mencapai 70 persen.

Data Pemprov Sulteng menyebutkan bahwa hanya dua kabupaten dengan kinerja serapan APBD di atas 70 persen yakni Kabupaten Tolitoli sebesar 70,28 persen dan Banggai Laut 70,16 persen.

Sementara Kota Palu, Kabupaten Poso dan Morowali Utara merupakan daerah dengan realisasi APBD terendah dengan kinerja realisasi anggaran masing - masing yakni sebesar 60, 43 persen untuk Kota Palu, Kabupaten Poso 60,30 persen dan Morowali Utara 53,31 persen. 

“Angka ini bukan hasil yang menggembirakan apalagi hanya dua kabupaten yang menyentuh 70 persen,” kata Novalina.

Penyebab belum maksimalnya realisasi APBD kabupaten dan kota, dikarenakan banyak anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PU yang mengendap.

Pemprov Sulteng menyebut hal ini merupakan imbas dari belum tersedianya juknis dari kementerian/lembaga sehingga dana - dana pusat yang tercantol dalam APBD kabupaten dan kota belum bisa direalisasikan. 
Rapat koordinasi pelaporan dan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng, berlangsung di Kantor Gubernur Sulteng, di Kota Palu, Senin (20/11/2023) (ANTARA/HO-Biro Administrasi Pimpinan Setda Pemprov Sulteng)