Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tengah (Sulteng) berkolaborasi dalam meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat di daerah ini.
"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan bantuan hukum di daerah, termasuk memastikan bahwa layanan hukum dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama mereka yang kurang mampu," kata Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Zainuddin Saluki, di Palu, Jumat.
Ia mengatakan pihaknya mendukung penuh optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menghadapi permasalahan hukum namun terkendala biaya.
Menurut dia, program Posbakum telah mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Saat ini, kata dia, tindak lanjut terhadap penguatan Posbakum telah dilakukan, dan seluruh desa di Banggai telah diimbau untuk mengoptimalkan layanan tersebut.
Selain optimalisasi Posbakum, kata dia, Pemkab Banggai juga mendukung Peacemaker Justice Award 2025, sebuah program yang mendorong kepala desa dan lurah untuk berperan aktif sebagai juru damai (non-litigation peacemaker) dalam menyelesaikan sengketa hukum secara musyawarah sebelum masuk ke ranah litigasi.
Ia menyebut bahwa sejauh ini kepala desa di Banggai cukup banyak yang telah berpartisipasi dalam program paralegal, yang bertujuan menyelesaikan konflik warga melalui pendekatan keadilan restoratif.
"Peran kepala desa sebagai juru damai sangat penting untuk menjaga ketertiban dan harmoni di masyarakat. Kami terus mendorong lebih banyak kepala desa untuk terlibat dalam Peacemaker Justice Award 2025 sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara damai," ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya sinergi dan kolaborasi ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan merata.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Banggai yang telah mendukung optimalisasi layanan hukum dan peningkatan budaya sadar hukum di daerah itu.
“Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemkab Banggai dalam mendukung tugas dan fungsi Kemenkum Sulteng, khususnya dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses keadilan yang lebih baik,” ujar Rakhmat.
Ia mengharapkan program ini bisa menjadi model bagi daerah lain dalam membangun budaya hukum yang lebih baik, serta memperkuat peran masyarakat dalam menjaga harmoni dan ketertiban.
Menurut dia, kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sistem hukum di Sulteng, menjadikan hukum lebih dekat dengan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan daerah.