Polres Banggai siapkan sebanyak 296 personel pengamanan PSU pilkada

Kamis, 6 Maret 2025 21:57 WIB

Arsip foto - Personel Polres Banggai menerjang arus sungai deras untuk mengawal distribusi logistik pilkada ke wilayah pedalaman Banggai, di Banggai, Senin (25/11/2024). ANTARA/HO-Humas Polres Banggai/am.

Palu (ANTARA) -

Kepolisian Resor Banggai, Sulawesi Tengah, menyiapkan 296 personel untuk pengamanan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 5 April mendatang.

"Kami melibatkan 296 personel dengan pola pengamanan setiap TPS (tempat pemungutan suara) dijaga oleh dua personel polisi dan dua personel Linmas," kata Kepala Polres Banggai Ajun Komisaris Besar Polisi Putu Binangkari dihubungi dari Palu, Kamis.

Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai dilaksanakan pada dua kecamatan dengan totalnya 37 desa, 89 TPS dan 37.635 orang pemilih. Rinciannya di Kecamatan Toili dengan 25 desa, 63 TPS dan 26.452 pemilih, sedangkan di Kecamatan Simpang Raya dengan 12 desa, 26 TPS dan 11.183 pemilih.

Putu menyatakan Polres Banggai juga menempatkan satu satuan setingkat kompi (SSK) untuk masing-masing kecamatan, satu SSK berada di pos sekat dan satu SSK bertugas di wilayah ibu kota untuk menjaga objek vital.

"Totalnya empat SSK dari personel BKO Polda Sulteng," ujarnya.

Menurut dia, penempatan personel itu untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, khususnya pada hari pemungutan suara. Apalagi kemungkinan ada riak-riak dari pendukung atau simpatisan pasangan calon yang mengklaim kemenangan.

PSU di Kabupaten Banggai rencananya dilaksanakan pada Sabtu, 5 April 2025, dengan diikuti dua pasangan calon, yakni Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang (nomor urut 3) dan Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili (nomor urut 1).

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah siap mengawal pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.

"Kami menyiapkan personel dari Brimob dan Samapta," kata Kepala Biro Operasi Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi Giuseppe Reinhard Gultom di Palu, Kamis.

Reinhard menegaskan berapa pun jumlah personel yang dibutuhkan, pihaknya dapat menyiapkan dan tidak perlu ada keraguan serta kekhawatiran.

Ia menyarankan untuk polres dua wilayah itu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah daerah, khususnya terkait anggaran pengamanan.