Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Morowali menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf di Morowali, Kamis, mengatakan pengawasan keuangan daerah tidak cukup hanya dilakukan oleh Inspektorat, tetapi perlu pendampingan dari BPKP agar pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
“Ini sangat penting. Jadi bukan hanya Inspektorat yang mengawasi, tapi juga ada pendampingan dari BPKP. Kita ingin semuanya benar-benar dikerjakan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Untuk itu, Pemkab Morowali dan BPKP telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memastikan setiap pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut Iksan, kerja sama dengan BPKP menjadi langkah penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Bupati juga menegaskan komitmennya terhadap integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia memastikan tidak akan memberikan perlindungan bagi pejabat yang melanggar aturan atau bertindak di luar koordinasi.
“Saya tidak akan melindungi jika ada OPD yang berbuat sendiri tanpa koordinasi. Itu saya pastikan, apalagi khususnya camat,” katanya.
Ia juga mengingatkan para kepala desa untuk fokus pada pelaksanaan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan tidak membuat terlalu banyak variasi kegiatan dengan dana desa.
“Kalau kepala desa punya program, buat satu saja. Misalnya mau bangun masjid, ya fokus ke situ. Jangan buat banyak variasi karena itu bisa menimbulkan indikasi yang tidak baik,” katanya.
Melalui kerja sama ini, kata dia, Pemerintah Kabupaten Morowali berkomitmen menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, berintegritas, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah Agus Yulianto mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Morowali.
Menurut dia, Morowali menjadi kabupaten pertama di Sulawesi Tengah yang menjalin kerja sama resmi dengan BPKP.
“Ini langkah luar biasa dan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola yang baik. Kami tidak datang untuk mencari masalah, tapi untuk membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada,” ujarnya.
Agus menambahkan, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama bagi kemajuan daerah, dan Morowali menunjukkan keseriusan untuk menerapkannya.