Palu (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido meminta seluruh pemerintah daerah untuk mendukung dan mengambil bagian dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak di daerah ini.
“Sekolah rakyat ini adalah niat yang tulus dari Pak Presiden, jadi harus kita dukung,” kata Reny A Lamadjido saat membuka rapat koordinasi penyelarasan program Sekolah Rakyat (SR) dan pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Palu, Kamis.
Ia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan strategi pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan pendidikan yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat.
Saat ini di Sulawesi Tengah, kata dia, terdapat tiga sekolah rakyat, yaitu SR Tadulako Nambaso, sekolah rakyat menengah pertama (SRMP) Sigi, dan SR Terintegrasi Tojo Una-una.
Khusus untuk SR Tadulako Nambaso yang dikelola Pemprov Sulteng, tempat belajar dan asrama sementara berlokasi di gedung BPSDM Jalan S. Parman, Kota Palu.
Menurut Reny, sangat disayangkan jika pemerintah kabupaten/kota tidak memanfaatkan program ini karena semua program ini dibiayai penuh oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Sosial.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kabupaten/kota segera merintis sekolah rakyat di daerah masing-masing dengan mengerahkan semua perangkat daerah kolaborasi dalam melengkapi persyaratannya.
“Persiapan segala administrasi ini hanya selama tiga hari. Saya menyusunnya bersama dinas sosial, BPN, dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis,” katanya.
Wagub juga mengaku bersyukur bahwa hingga saat ini tidak ada siswa SR yang merasa ingin kembali ke rumah selama mengikuti pendidikan.
Ia menyebut para siswa merasa nyaman karena mendapatkan layanan yang memadai dan lingkungan belajar yang mendukung.
“Alhamdulillah, tidak ada anak-anak kita yang minta pulang,” ujarnya.
Sementara untuk penerapan DTSEN, ia mengharapkan data tunggal tersebut menjadi instrumen akurat dalam mengidentifikasi rumah tangga miskin, potensi lokal, serta tantangan di setiap wilayah.
Termasuk, kata dia, dalam kaitan penentuan sasaran dan kurikulum sekolah rakyat dengan memastikan bahwa pendidikan dan pendampingan yang diberikan selaras dengan kondisi sosial ekonomi daerah.